SURABAYA – Profil penduduk miskin Surabaya menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 tercatat sebesar 5,23 Persen atau sebesar 152.489 jiwa; mengalami kenaikan dari tahun 2020 yang hanya 5,02 Persen. Beberapa faktor diduga menjadi penyebab angka kemiskinan di Kota Surabaya mengalami kenaikan. Di antaranya aktivitas perekonomian masih belum pulih akibat dampak pandemi Covid-19 dan terjadi inflasi umum karena berbagai kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, menyebutkan bahwa di tahun 2022 Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menyiapkan berbagai skema kebijakan untuk dapat meningkatkan pendapatan per kapita serta menekan kemiskinan.

“Secara umum sudah ada skema dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, di tahun 2022 kita akan berikan intervensi bagi mereka yang masuk kategori MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah, red),” kata Armuji, Senin (3/1/2022).

Politisi PDI Perjuangan itu menyampaikan, tercatat di database MBR, ada 314.837 keluarga, 991.930 jiwa yang masuk dalam kategori MBR, nantinya akan mendapatkan intervensi kebijakan.

“Yang MBR akan mendapatkan prioritas untuk mendapatkan intervensi kebijakan, seperti pendidikan, kesehatan bahkan untuk mengakses dunia kerja, baik melalui pelatihan maupun bursa kerja,” ungkap Armuji.

Tidak hanya itu, ia juga menjelaskan bahwa warga yang terdaftar dalam status MBR, juga mendapatkan prioritas untuk menerima program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), mendapatkan rumah susun, hingga bantuan permakanan lansia, anak yatim piatu dan disabilitas.

“Selain itu, kita juga sharing data dengan Kemensos untuk diusulkan masuk menjadi penerima manfaat program bansos di pemerintah pusat,” imbuhnya. (nia/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS