SURABAYA  – Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, menegaskan bahwa praktik parkir tunai sudah tidak relevan di era digital. Ia meminta masyarakat berani menolak pembayaran parkir tunai dan beralih ke sistem non-tunai.

“Tidak bisa melawan zaman. Wis gak usum karcis parkir karo bayar tunai. Semua harus nontunai,” tegas Armuji, Rabu (8/4/2026).

Pemkot Surabaya kini mendorong seluruh parkir tepi jalan umum maupun area parkir di tempat usaha menerapkan sistem pembayaran digital. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan transparansi dan mencegah kebocoran pendapatan.

Meski demikian, sosialisasi di kawasan Manyar sempat diwarnai insiden kekerasan. Armuji pun mengingatkan semua pihak agar mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

“Semua jukir harus mengikuti aturan. Mereka hidup di Pemkot Surabaya. Jadi wajib mendukung kebijakan ini,” ujarnya.

Selain melalui aplikasi pembayaran dan QRIS, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya juga menyiapkan opsi voucher parkir yang bisa dibeli di minimarket. Skema ini disiapkan untuk mempermudah masyarakat yang belum terbiasa dengan transaksi digital.

Armuji menekankan, keberhasilan digitalisasi parkir tidak hanya bergantung pada pemerintah dan juru parkir, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat.

Pria yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya itu pun mengajak warga berani bersikap terhadap praktik parkir tunai yang masih terjadi di lapangan.

“Jangan terima karcis dari jukir nakal. Tolak kalau tidak pakai sistem digital. Minta bayar nontunai saja,” tandasnya. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS