SURABAYA – Program bantuan Rp50 ribu/bulan untuk tujuh ribu siswa miskin dan pra-miskin jenjang Paud/TK di Surabaya yang tak kunjung terealisasi menjadi perhatian banyak pihak. Tak terkecuali dari Sekretaris Komisi D DPRD Surabaya, Arjuna Rizki Dwi Krisnayana.

Seperti diketahui, bantuan tersebut sudah ditetapkan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rp12,7 triliun November 2025 lalu, dan harusnya mulai diberikan Januari 2026. Sayangnya hingga kini penyaluran belum terealisasi.

Melihat hal ini, Arjuna menyayangkan keterlambatan tersebut. Menurutnya, bantuan harus segera disalurkan sesuai jadwal. Terlebih targetnya untuk warga kurang mampu.

“Yang sampai sekarang juga belum ada belum turun bantuannya itu ya itu kita awasi bersama-sama,” ujarnya Arjuna, pada Rabu (18/2/2026).

Untuk itu, ia mendorong penyaluran segera terealisasi. Pengawasan juga akan dilakukan secara mekanisme agar program pendidikan itu betul-betul tepat sasaran.

“Yang paling penting mekanismenya, jadi jangan sampai bantuan tidak tepat sasaran dan tidak bermanfaat dengan baik. Jadi, mekanismenya kita awasi bersama di Dinas Pendidikan,” tutur anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.

Hal serupa disampaikan Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i. Ia cukup menyayangkan dan berharap bantuan segera terealisasi.

“Itu cukup membantu ya, sayangnya meski sudah APBD diputuskan dan disahkan, ditetapkan 10 November 2025, ternyata sampai hari ini belum jalan ya. Alasannya masih sosialisasi dan pendataan,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Surabaya, Febrina Kusumawati, menyebut, mekanisme penyaluran akan dirumuskan. Ia pun membenarkan adanya keterlambatan. Namun hal karena adanya estafet jabatan sehingga perlu update kevalidan data.

“Saya kan baru masuk di Januari dan saya lakukan update tentunya estafet itu kan harus saya pegang betul supaya semua aman,” sebutnya.

Kini, mekanisme masuk di tahap perumusan. Yang pasti sasarannya adalah sekolah swasta agar semua anak Surabaya mendapat hak pendidikan yang sama tanpa risau memikirkan biaya.

“Bagaimana mekanismenya nanti memberikan beasiswa itu kepada anak atau lembaga ini yang yang saat ini kita rumuskan. Kriterianya kan pasti keluarga tidak mampu, keluarga miskin sama pramiskin,” ucapnya.

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS