PONOROGO – Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Ponorogo, Riyanto, mengingatkan pentingnya kesiapan dalam hal pendampingan Sekolah Rakyat (SR), terutama bagi calon siswa sekolah dasar (SD), agar program tersebut tidak menghadirkan permasalahan baru.

Hal itu disampaikan Riyanto usai menggelar dengar pendapat (hearing) bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) dan Dinas Pendidikan Ponorogo.

“Ini nggak hanya mengingatkan untuk kehati-hatian karena perekrutan di SD sangat riskan,” ujar Riyanto di Gedung DPRD Ponorogo, Rabu (18/6/2025).

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, usia SD masih dini dan masih perlu perhatian dari orang tua. Apalagi SR merupakan sekolah dengan konsep boarding school, di mana siswa diwajibkan untuk menginap di asrama.

“Tentu saja ada kekhawatiran. Usia SD masih perlu kasih sayang, perhatian orang tua. Ibaratkan anak ayam baru putus dari induknya. Ini perlu perhatian yang lebih dibanding usia SMP dan SMA,” terangnya.

Tak hanya itu, Riyanto juga mengingatkan dinas terkait untuk berhati-hati terhadap pengelolaan anggaran yang dialokasikan sekitar Rp5 juta untuk per anak selama satu bulan.

Dana tersebut bersumber dari APBN yang akan digunakan untuk perlengkapan sekolah hingga kebutuhan sehari-hari.

“Mudah-mudahan bisa dilakukan sesuai petunjuk pelaksanaan agar nanti tidak muncul hal-hal yang tidak kita inginkan di media,” lanjut Riyanto.

“Semua tidak ada yang dibebankan ke APBD baik gedung, asrama, semua ditanggung pemerintah pusat,” tandasnya.

Seperti diketahui, program Presiden Prabowo itu akan beroperasi mulai Juli 2025. Di Ponorogo, kegiatan belajar dan asrama untuk sementara akan bertempat di Gedung Sentra Industri di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Kota.

Sedangkan gedung baru Sekolah Rakyat akan dibangun di Jalan Margomulyo, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. (jrs/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS