oleh

Anas: Tak Ada Rumusnya Anak Putus Sekolah karena Kesulitan Biaya

BANYUWANGI – Pemkab Banyuwangi mengalokasikan dana Rp 3,9 miliar untuk siswa sekolah swasta. Bantuan pendidikan itu akan diberikan kepada 5.396 siswa rata-rata dari keluarga kurang mampu.

Menurut Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, sekarang tidak ada rumusnya anak Banyuwangi putus sekolah karena kesulitan biaya, karena semua sekolah negeri maupun sekolah swasta telah dapat bantuan.

“Mereka wajib menerima anak putus sekolah yang ada di wilayahnya,” kata Anas, saat menyerahkan bantuan tersebut di Kantor Pemkab Banyuwangi, Rabu (28/12/2016).

Sekolah swasta, sebut Anas, turut berperan penting memajukan pendidikan daerah. Pihaknya mengapresiasi peran serta sekolah swasta di bidang pendidikan daerah.

“Banyak hal yang telah dilakukan sekolah swasta untuk memajukan pendidikan di Banyuwangi. Pemkab juga akan terus mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah swasta,” ujarnya.

Dia menambahkan, salah satu wujud dukungan pemkab terhadap sekolah swasta tersebut dengan menganggarkan bantuan tambahan operasional sekolah.

Bantuan yang diberikan tersebut senilai Rp3,9 miliar yang diberikan kepada 23 SMA dan 31 SMK swasta yang ada di Banyuwangi. Dana tersebut digunakan untuk tambahan operasional sekolah, khususnya bagi siswa yang kurang mampu.

Untuk siswa SMA tiap anak mendapatkan dana Rp 600.000 pertahun, sedangkan siswa SMK Rp 780.000 pertahun. Siswa SMK menerima bantuan dana lebih banyak dari siswa SMA karena di SMK ada biaya praktiknya.

Di bidang pendidikan, Banyuwangi memiliki beragam program untuk mendukung terjangkaunya pendidikan bagi segenap anak di Banyuwangi. Mulai dari program Beasiswa Banyuwangi Cerdas, Siswa Asuh Sebaya, hingga Banyuwangi Belajar.

Lewat program Banyuwanhi Belajar, semua anak pemegang kartu program tersebut bisa mengakses pendidikan hingga perguruan tinggi dengan beasiswa dari Pemkab Banyuwangi.

Semua program, lanjut Anas, dijalankan untuk mendukung Gerakan Daerah Entas Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh). Sebuah gerakan yang mengentaskan anak putus sekolah untuk kembali mengenyam pendidikan.

Selain itu, bupati dari PDI Perjuangan ini juga berharap sekolah swasta bisa berperan lebih dalam pendidikan para siswa. Tidak hanya masalah akademik, tapi sekolah juga punya kewajiban moral memberikan motivasi pada murid bersama-sama dengan orang tua untuk menyelesaikan berbagai problem anak.

“Permasalahan anak justru terjadi di antara rumah dan sekolah maka komunikasi antara orangtua dan guru menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan anak,” tuturnya. (goek)