SURABAYA – Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Anas Karno, mengapresiasi kebijakan Kemenkeu soal ‘penghapusan’ beban PPN sebesar 11 persen yang tercantum dalam tagihan pemakaian gas pelanggan.

Menurutnya, dengan demikian bisa mengurangi beban para pelanggan Pertamina Gas Negara (PGN), utamanya para pelaku UMKM yang sebelumnya sempat menyampaikan keluhannya ke DPRD Surabaya.

“Intinya, kami sangat mengapresiasi Kemenkeu yang menghilangkan beban PPN 11 persen kepada pelanggan PGN. Karena dengan demikian memberikan kesempatan kepada pelanggan, utamanya para UMKM, untuk bisa tumbuh dan berkembang setelah lebih dari 2 tahun terdampak pandemi,” ujar Anas, Selasa (12/4/2022).

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, keputusan Kemenkeu tersebut merupakan kebijakan yang tepat, karena secara tidak langsung akan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat yang tentu diawali dari masyarakat pelanggan gas negara.

“Karena sesuai hasil hearing dengan beberapa pihak terkait minggu lalu, pemberlakukan PPN tersebut sangat membebani para pelanggan, utamanya para UMKM di Surabaya,” ujarnya.

Karenanya, Anas menyampaikan ucapan terima kasih atas respon positif dari pemerintah pusat (Kemenkeu), karena dampaknya sangat luar biasa terhadap kelanjutan usaha warga (UMKM), khususnya di Surabaya.

“Ekonomi kan memang baru tumbuh, maka kebijakan ini memberikan nafas segar terhadap usaha-usaha warga Surabaya yang selama ini menjadi pelanggan PGN, karena beban produksinya menjadi berkurang. Syukur alhamdulillah,” pungkasnya. (dhani/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS