MALANG – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menegaskan komitmennya untuk mengawasi pelaksanaan program Koperasi Merah Putih (KMP) di Kota Malang. Ini untuk memastikan marwah koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat tetap terjaga.

Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, Koperasi Merah Putih harus memberi dampak langsung terhadap warga, terutama bagi penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat kelurahan. Pada prinsipnya, sebut dia, KMP punya potensi besar untuk itu.

Meski begitu, sambung Mia, sapaan akrabnya, dalam tataran pelaksanaannya harus berlandaskan pada petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

“Kalau memang dilaksanakan sesuai juknis, saya rasa ini program yang sangat baik. Karena memang dibolehkan menggunakan koperasi eksisting, bisa juga menghidupkan koperasi yang lemah atau bahkan membentuk koperasi baru,” kata Mia, Selasa (8/7/2025).

Dia mencontohkan implementasi KMP di salah satu kelurahan yang menggunakan koperasi eksisting, yakni di Kelurahan Bumiayu. Menurutnya, langkah tersebut dapat lebih efektif karena koperasi yang digunakan sudah berjalan dan memiliki sistem permodalan yang sudah mapan.

Hanya saja kondisi di masing-masing wilayah berbeda. Tidak semua wilayah, kata dia, memiliki koperasi aktif.

Ini tentunya menjadi tugas pengurus KMP di masing-masing kelurahan untuk memetakan potensi lokal untuk diangkat melalui KMP.

”Kami pastikan kepada pengurus harus menguatkan karakteristik dari masing-masing wilayah. Dalam juknisnya itu sudah ada beberapa unit usaha yang bisa disesuaikan dengan potensi masing-masing kelurahan,” kata Mia.

Sebagai contoh di Kelurahan Sanan yang terkenal dengan produksi keripik tempe, harusnya KMP di sana juga tetap berpedoman terhadap potensi yang sudah ada. Tidak justru menimbulkan tumpang tindih dengan koperasi atau pelaku usaha yang sudah ada.

“Di Sanan itu potensinya sudah jelas, tempe. Tapi saya yakin masih banyak pelaku usaha tempe yang belum tersentuh pembinaan atau pendanaan. Nah, KMP ini harus bisa mengisi celah itu, bukan sekadar hadir saja,” tuturnya.

Di sisi lain, soal isu KMP yang hanya menjadi proyek politis pasca Pilpres, Mia mengajak seluruh masyarakat untuk berfokus pada optimalisasi koperasi untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri.

Di sisi lain, Mia juga menanggapi isu yang menyebutkan program KMP menjadi bagian dari proyek politik pasca Pilkada.

Di mana penunjukan pengurusnya sarat kepentingan. Dalam hal ini, Mia mengaku memilih untuk fokus pada hasil kerja koperasi tersebut.

Mia memastikan, seluruh pengurus KMP akan mendapat peningkatan kapasitasnagar dapat menjalankan koperasi sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan. Menurutnya, pelatihan tetap diberikan meski pengurus telah memiliki dasar-dasar koperasi sebelumnya.

“Tentunya, kami akan pantau terus. Program ini tidak bisa kami lepas begitu saja. Harus benar-benar ada dampak dan manfaat untuk masyarakat,” tutup Mia. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS