JAKARTA – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, menghasilkan keputusan menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui program pembangunan nasional semesta berencana.

Gagasan ini akan diimplementasikan dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 secara terbatas.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan, kalau yang disampaikan hanya amandemen, kemungkinan bias. Sebab bisa mengambil pasal yang tidak diinginkan.

“Jadi saya minta kalau menyebut ini harus amandemen terbatas,” kata Megawati, saat menutup rakernas, Selasa (13/1/2016). (Ini, Rekomendasi Rakernas I PDI Perjuangan)

PDI Perjuangan akan memperjuangkan revisi terhadap UUD 1945 hanya pada pasal yang berkaitan dengan kembalinya kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam menetapkan haluan negara.

Dengan begitu, tidak akan ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan untuk merevisi pasal lain. “Saya sudah bicara berulang kali dengan Ketua MPR, itu hal yang bisa dilakukan,” ucap Megawati.

Selain melalui amandemen terbatas UUD 1945, rakernas memutuskan bahwa implementasi pengembalian GBHN juga akan dilakukan dengan merevisi sejumlah UU yang berkaitan dengan sistem pembangunan nasional.

Rakernas kali ini juga menaruh perhatian besar terhadap tata kelola Badan Usaha Milik Negara di bawah kepemimpinan Menteri BUMN Rini Soemarno. Rakernas mengambil keputusan bahwa saat ini BUMN tidak lagi menjadi alat negara untuk meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Dalam kenyataannya saat ini BUMN hanya diperlakukan seperti korporasi swasta yang mengedepankan bisnis semata,” ujar Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

“Atau yang saat ini dikelola dengan konsep business to business,” tambah dia.

Padahal, lanjut Hasto, konstitusi mengamanatkan BUMN sebagai salah satu sokoguru perekonomian nasional. Oleh karena itu BUMN harusnya memiliki fungsi dan menjadi alat negara untuk meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Atas dasar itu, PDI Perjuangan memberikan perhatian khusus guna meluruskan politik ekonomi BUMN dengan mengembalikan BUMN sebagai ekonomi sektor negara dan sebagai alat negara untuk memperkuat ekonomi rakyat,” ucapnya.

Jokowi Undang Makan Malam

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengundang Megawati Soekarnoputri dan pimpinan DPD PDIP semua provinsi untuk makan malam bersama di Istana Negara. Undangan makan malam ini dikemas dalam suasana santai seusai penutupan rakernas.

“Kami berfoto, cerita yang ringan-ringan saja, menghilangkan penat,” ujar Ketua DPD PDIP Provinsi Jawa Barat, TB Hasanuddin, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Ia memastikan bahwa dalam acara makan malam itu tidak disinggung pembicaraan mengenai politik, termasuk rumor soal perombakan kabinet. “Kami bernostalgia, bicara mengenai partai,” jelas dia. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS