SURABAYA – Legislator PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Hj. Agustin Poliana disambati masalah zonasi sekolah, saat menggelar penjaringan aspirasi masyarakat di wilayah Kelurahan Beringin Kota Surabaya, Minggu (7/3/2021). 

Menurut Mbak Titin, sapaan akrabnya, banyak warga merasa penerapan zonasi yang sudah berjalan 4 tahun tersebut merugikan anak-anak mereka yang berprestasi.

Baca juga: Legislator Jatim Minta Pusat Kembali Anggarkan Santunan Korban Covid-19

Bukan hanya itu, sistem zonasi sekolah itu dianggap tidak bisa berjalan dengan baik jika fasilitas sekolah tidak tersedia di sekitar tempat mereka tinggal.

“Yang menjadi persoalan itu adakah sekolah yang dekat lingkungan itu misalkan di Kelurahan Beringin ini tidak ada SMP, SMA maupun SMK yang terdekat. Jaraknya itu lumayan jauh. Jadi kalau menuju ke sana pakai sistem zonasi mereka akan kesulitan dan tidak akan pernah keterima,” katanya.

Tak hanya itu, dia juga berharap jika dimungkinkan sebaiknya sistem zonasi itu bisa dihapus. Sebab banyak yang menilai sistem tersebut sarat dengan asas ketidakadilan.

“Mereka berharap kalau memungkinkan sistem zonasi itu dihapus karena memang sangat merugikan warga sekitar di mana anak yang nilainya berprestasi tidak akan pernah bisa masuk. Karena di daerah belum tentu semuanya ada sekolah termasuk SMP negeri maupun SMA dan SMK,” terang.

Politisi yang pernah menjadi anggota DPRD Kota Surabaya empat periode ini menyebutkan, sarana pendidikan di Kota Surabaya yang menjadi kewenangan Pemprov Jatim sebarannya belum merata.

Dia mencontohkan di Kelurahan Beringin tempat ia melakukan serap aspirasi ini tidak ada sekolah tingkat pertama bahkan SMA.

“Yang menjadi kewenangan provinsi SMA itu sendiri terbatas, di Surabaya itu SMA hanya 22, SMK hanya sekitar 13, itupun sebarannya belum merata. Padahal kita punya 31 kecamatan, 154 kelurahan, di mana banyak warga yang tidak terjangkau,” beber politisi senior ini.

“Di Kelurahan Beringin ini, yang terdekat SMA 11, itupun lokasinya di Manukan yang lumayan jauh sekitar lebih dari 5 KM,” tambah dia.

Mbak Titin juga dicurhati persoalan Program Indonesia Pintar (PIP). Menurutnya, banyak warga yang mempertanyakan pengajuan PIP tersebut.

Sebelumnya, mereka pernah mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), hanya saja program itu pencairannya satu tahun kemudian berhenti.

“Insya Allah kita berkoordinasi dengan teman-teman DPR RI terkait pengajuan PIP. Kalau memang tidak dapat KIP, mereka bisa mengajukan PIP dan akan dikawal teman-teman PAC, karena program ini memang berhubungan erat dengan program PDI Perjuangan,” tutupnya. (rul)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS