JAKARTA – Ketua DPR RI Dr Puan Maharani mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang sudah menekankan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) perlu tepat sasaran.

“Ini berarti pelaksanaan kebijakan di lapangan perlu dilakukan berbasis data yang akurat dan terbaru serta prosesnya tidak berbelit-belit,” kata Puan Maharani, Selasa (7/4/2020).

Semangat tepat sasaran yang sama, sebut Puan, perlu diterapkan juga dalam penyaluran Alat Pelindung Diri (APD) ke berbagai rumah sakit di daerah-daerah yang terdampak virus Corona (Covid-19).

“Pemerintah perlu memiliki database yang diperbaharui secara real-time terkait rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang tenaga kesehatannya memerlukan APD. Di mana saja, berapa banyak, dan bagaimana penyebarannya yang tepat,” ujarnya.

Pemerintah melalui Kemendagri dan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19, tambah Puan, juga perlu menguatkan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah. Baik dengan provinsi, dan kabupaten/kota dalam memastikan APD yang sudah sampai di daerah agar langsung didistribusikan dan benar-benar sampai di tujuan dalam waktu yang cepat.

“Kita tidak boleh berasumsi bahwa ketika APD sudah dikirim dari pusat ke daerah maka otomatis sudah akan diterima rumah sakit tujuan. Perlu ada mekanisme untuk memastikan APD sudah diterima langsung oleh berbagai rumah sakit yang menjadi rujukan penanganan Covid-19,” kata Puan.

“Saya yakin bahwa ini dapat dilakukan dengan penggunaan data akurat, penyederhanaan proses pengiriman, dan mekanisme pengawasan dari hulu ke hilir,” pungkasnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo minta penyaluran program jaring pengaman sosial dieksekusi dengan melibatkan pedagang sembako hingga pengendara ojek. Jokowi ingin banyak pihak terlibat dalam penyaluran bansos agar ada pergerakan ekonomi di tengah pandemi virus corona.

“Rancang mekanisme yang bisa melibatkan sektor usaha mikro, usaha kecil, pedagang sembako di pasar, jasa transportasi ojek,” kata Jokowi, Selasa.

“Sehingga ini bisa menggerakkan, mengikutsertakan usaha-usaha di bawah agar bersama-sama dengan kita. Dan juga ekonomi di bawah juga ikut bergerak,” sambungnya.

Jaring pengaman sosial ini berisi beberapa program bantuan kepada masyarakat seperti perluasan Program Keluarga Harapan (PKH), penambahan Kartu Sembako, hingga listrik gratis untuk pelanggan 450VA serta diskon 50 persen untuk pelanggan 900VA.

Jaring pengaman sosial yang disiapkan dengan anggaran Rp 110 triliun ini utamanya untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi dari wabah Covid-19. Untuk itu, Jokowi juga minta penyalurannya tepat sasaran.

“Pelaksanaan benar-benar tepat sasaran. Data saya dari kelompok-kelompok penerima manfaat, saya ingin by address sehingga tepat dan akurat melibatkan RT/RW dan pemerintah desa dan pemerintah daerah. Sehingga betul-betul bantuan ini bisa tepat,” tegasnya.

Jokowi juga minta penyaluran bantuan ini secepat mungkin dilakukan. Sebab dampak wabah Covid-19 sudah mulai dirasakan masyarakat. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS