MALANG – Ketua DPRD Kota Malang Abdul Hakim membuat suasana beda dalam agenda Reses III di rumah dinasnya di Jalan Ahmad Yani, Rabu (6/12/2017).

Seperti gaya Presiden RI Joko Widodo, kader PDI Perjuangan yang baru saja dilantik sebagai Ketua DPRD itu memberikan kuis bagi para putra-putri dari peserta yang hadir.

Hakim minta beberapa anak untuk berani tampil menjawab pertanyaan yang dia ajukan. Tiga orang anak yang dipilih secara acak disodori pertanyaan seputar nasionalisme, dari menyebutkan kelima sila dalam Pancasila hingga menyanyikan lagu-lagu nasional.

Dia juga menguji anak-anak itu dengan pertanyaan seputar agama, seperti melafalkan Surat Al-Fatihah dan sebagainya.

Usai menjawab pertanyaan dengan tepat, Abdul Hakim memberikan hadiah kepada tiga orang anak yang beruntung tersebut.

Apa yang dilakukan Hakim cukup ini menarik perhatian masyarakat yang hadir dalam reses. Agenda serap aspirasi warga nampak lebih cair serta menghilangkan sekat-sekat formalistik.

“Rasa nasionalisme dan religius harus kita jaga dengan baik, karena sesuai dengan nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila,” kata Abdul Hakim.

Lebih dekat dengan masyarakat. Hal itulah yang ditekankan oleh Abdul Hakim kepada warga.

Dia tak ragu membuka pintu rumah dinasnya, 24 jam penuh untuk menerima aspirasi dan keluhan dari masyarakat seputar pembangunan, tata kelola pemerintahan serta hal-hal yang masuk dalam tugas pokok dan fungsi anggota legislatif.

Bahkan, pria yang terkenal ramah itu akan memfungsikan secara optimal tupoksi dewan dalam hal ini pengawasan dengan menginstruksikan 4 komisi di legislatif agar intensif melakukan inspeksi mendadak (Sidak).

“Masyarakat jangan ragu untuk datang ke Rumah Dinas, karena saya membuka pintu lebar-lebar jika ingin menyampaikan aspirasi. Pada jam kerja saya selalu bersedia untuk ditemui di kantor saya di gedung dewan dan bahkan bisa telepon atau kirim pesan singkat untuk menyampaikan aduan ataupun hal lain yang penting,” bebernya

Agenda reses terakhir pada tahun 2017 yang digelar Hakim ini benar-benar efektif. Warga memberikan masukan dan pertanyaan seputar permasalahan yang belum terselesaikan salah satunya adalah pembangunan beberapa pasar tradisional yang masih mengambang seperti Pasar Blimbing hingga Pasar Gadang.

Khusus Pasar Blimbing, sampai saat ini belum ada perkembangan signifikan. Menjawab hal itu, Abdul Hakim menegaskan jika komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif serta pengembang sudah kuat dalam pembangunan pasar itu.

Hanya saja berbagai permasalahan seperti tuntutan pedagang akan tempat relokasi di Stadion Blimbing diperbaiki dan permasalahan block plan diselesaikan masih dalam proses.

“Kita akan terus dorong realisasi pembangunan Pasar Blimbing karena pasar tradisional merupakan sentra ekonomi masyarakat,” tandasnya.

Bicara soal perekonomian masyarakat, posisi Hakim cukup tegas. Ia berpandangan jika menjamurnya toko modern di Kota Malang lambat laun ‘membunuh’ toko kelontong yang dikelola oleh warga.

Karena itu di hadapan konstituennya Hakim kembali mengularkan gagasan mengenai pembatasan toko modern melalui peraturan daerah (Perda) yang saat ini sedang digodok.

“Toko modern harus dibatasi karena memang mematikan perekonomian rakyat, jika tidak ada batasan,” tandasnya.

Karena itu, Abdul Hakim mengusulkan agar di setiap kelurahan harus ada toko dengan konsep modern yang dikelola oleh warga setempat dengan skema dana hibah. Hal itu cukup penting agar perekonomian warga bisa terdongkrak dengan baik.

Dalam bidang pendidikan, Hakim menjelaskan jika saat ini sarana prasarana harus diperbaiki termasuk kelas anak didik yang masih rusak. Karenanya dalam bidang pendidikan ada tambahan dana Rp 20 miliar untuk memperbaiki infrastruktur.

“Kita berharap pada tahun mendatang pembangunan di Kota Malang bisa berjalan dengan lancar,” pungkasnya. (politikamalang)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS