BLITAR – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, di Jawa Timur ada indikasi aparat penegak hukum terlibat penggalangan dukungan untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 2 secara masif.

Hal itu disampaikan Hasto Kristiyanto, usai mendampingi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri nyekar Makam Bung Karno di Kota Blitar, Jumat (9/2/2024).

Menurut Hasto, pihaknya telah bertemu dan mendapat laporan dari seluruh pimpinan struktural partai PDI Perjuangan di wilayah Jawa Timur bahwa terdapat indikasi tidak netralnya aparat penegak hukum.

Baca juga: Hasto Optimis Pasangan Ganjar-Mahfud Juga Akan Menang di Kawasan Tapal Kuda Jatim

“Bahwa disampaikan ada pergerakan masif yang dilakukan oleh oknum Polri dan juga TNI. Ada beberapa operasi khusus yang bertujuan untuk mengintimidasi kepala daerah,” ungkapnya.

Hasto memberi contoh yang terjadi di Sidoarjo, ada indikasi terjadinya operasi khusus dengan menyandera Bupati Sidoarjo dan dipaksa untuk memberikan dukungan ke paslon 02. Menurutnya hal serupa juga terjadi di Gresik.

Selain itu, lanjut dia, juga ada upaya dari Polri untuk mengundang kepala dinas, kepala desa dan lain sebagainya, agar mendukung paslon 02.

“Mereka ditekan dengan cara dicari kelemahannya, yang kemudian diintimidasi dan dipaksa untuk mendukung paslon tertentu. Bahkan juga ada opsus-opsus yang bertujuan memenangkan partai tertentu dengan memberikan target 200 sampai dengan 300 suara per desa,” terang Hasto.

Meski demikian, pihaknya tetap meyakini bahwa kekuatan kebenaran rakyat tidak bisa dibungkam dan dikendalikan oleh kekuatan apapun. Sehingga kedepan dia percaya justru akan muncul pergerakan arus balik dari masyarakat.

“Maksudnya yakni masyarakat yang berani menyuarakan kebenaran, begitu juga termasuk TNI dan Polri yang masih memegang teguh prinsip netralitas, pasti akan bergerak dan membuat kekuatan arus balik yang besar,” jelasnya.

Kekuatan arus balik itu, urai Hasto, contohnya adalah sudah mulai adanya pernyataan sikap yang dilakukan oleh guru besar dari banyak universitas.

Menurut Hasto, bahwa guru besar memiliki dasar ilmu pengetahuan yang jelas sehingga memiliki kapabilitas untuk berbicara pada ruang atau mimbar bebas menyampaikan kritik terhadap kondisi kebangsaan terkini yang sedang terjadi.

“Guru besar itu bertindak berdasarkan ilmu pengetahuan itu sendiri, yang juga berdasarkan pada moral dan etika. Sehingga perguruan tinggi tidak bisa dibungkam oleh kekuatan apapun dan manapun. Sama dengan rakyat,” pungkasnya. (arif/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS