SURABAYA – Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Achmad Hidayat mengatakan, penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMAN-SMKN jalur afirmasi Mitra Warga harusnya tidak memberatkan siswa–siswi yang diterima, karena merupakan kategori masyarakat tidak mampu.

“Saya mendapatkan banyak pesan masuk baik warga yang diterima di SMA Negeri maupun SMK Negeri. Warga mengeluh karena harus membayar biaya kain seragam, kisarannya Rp 1,8 juta hingga Rp 2 juta,” ungkap Achmad Hidayat, Selasa (22/6/2021).

Dia menyebut, mereka yang diterima melalui jalur tersebut, berasumsi mendapatkan keringanan biaya dibandingkan jalur reguler zonasi atau prestasi nilai.

Karena seperti diketahui, jalur afirmasi Mitra Warga memberikan kuota 15 persen dalam setiap pagu sekolah jenjang SMA/SMK, dan diperuntukkan bagi warga tidak mampu, penyandang disabilitas dan anak–anak buruh yang dibuktikan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau Surat Keterangan Miskin (SKM).

“Kalau di jenjang pendidikan tinggi ada Bidik Misi itu full coverage biaya pendidikan dan di jenjang SD–SMP yang dikelola Dinas Pendidikan Kota Surabaya Mitra Warga juga full coverage, bahkan mendapatkan biaya personal untuk tas, buku dan lain sebagainya,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Achmad berharap agar ada kebijakan yang solutif dari Dinas Pendidikan (Dispendik) Provinsi Jawa Timur dan Gubernur Jawa Timur untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terlebih di saat pandemi seperti ini banyak warga yang kesulitan mencari nafkah.

“Dispendik Provinsi Jawa Timur dan Gubernur harus pro wong cilik. Jangan sampai masa pandemi begini warga harus kesulitan kesana kemari cari utangan bayar seragam,” tegas dia. (nia/pr)