SURABAYA – Ketua DPC PDI Perjuangan Bojonegoro, Abidin Fikri, menekankan pentingnya pengentasan kemiskinan melalui pendekatan yang menyeluruh dan berbasis data. Menurutnya, kemiskinan ekstrem dan kerentanan sosial saat ini masih menjadi persoalan krusial yang harus ditangani serius dan berkelanjutan.

“Ini realitas yang penting untuk diperhatikan. Kemiskinan ekstrem dan kelompok rentan harus dipastikan menjadi bagian dari proses eradikasi secara terukur,” tegas Abidin Fikri dalam keterangannya kepada pewarta media ini, Sabtu (9/8/2025).

Politisi yang juga anggota Komisi VIII DPR RI itu menyampaikan, langkah awal yang paling mendasar adalah memastikan validitas data kemiskinan. Dia menyoroti pentingnya pemutakhiran data secara objektif agar program-program pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, bisa tepat sasaran.

“Validasi data sangat penting. Data sensus ekonomi yang berkaitan dengan program bantuan pemerintah daerah dan pusat harus benar-benar akurat, agar bantuan sosial tidak salah sasaran. Masyarakat memang harus dibantu, karena mereka tidak bisa bertahan hidup tanpa dukungan negara,” sebutnya.

Selain bantuan sosial, Abidin Fikri juga menekankan perlunya penguatan sektor ekonomi produktif masyarakat, terutama melalui pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Menurutnya, UMKM adalah salah satu pilar penting dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

“Sektor UMKM perlu terus kita dorong. Selain sebagai penyerap tenaga kerja, UMKM juga berkontribusi besar dalam perputaran ekonomi lokal. Program pemberdayaan harus diarahkan untuk memastikan mereka bisa berkembang dan naik kelas,” jelas politisi asal Bojonegoro tersebut.

Tak hanya itu, sektor pertanian dan perikanan juga menjadi perhatian utama. Dia menyebutkan bahwa wilayah seperti Bojonegoro dan Tuban yang merupakan sentra pertanian dan perikanan, harus mendapatkan perhatian serius, terutama terkait akses terhadap input produksi seperti pupuk dan benih.

“Produksi pertanian perlu dijamin dari hulu ke hilir. Masalah pupuk, irigasi, hingga risiko bencana seperti banjir atau kekeringan harus masuk dalam skema perlindungan petani. Pemerintah daerah juga harus aktif menyusun program mitigasi agar gagal panen bisa diminimalisir,” pungkasnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS