JAKARTA – Meski pemerintah batal merevisi Peraturan Pemerintah No 77 tahun 2014 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, PT Freeport Indonesia tetap menagihnya.

Sebab dengan revisi aturan itu, maka Freeport berharap bisa mendapat kepastian perpanjangan kontrak tahun ini dan bisa memberi kepastian atas mekanisme penawaran divestasi 10,64 persen saham.

Namun, pihak Istana menegaskan Presiden Joko Widodo tak akan membicarakan perpanjangan kontrak Freeport hingga 2019.

Dalam aturan yang ada saat ini, pembahasan kontrak Freeport baru bisa dilakukan 2 tahun sebelum masa kontrak habis pada 2021.

“Sudah berkali-kali sampai saat ini pemerintah belum melakukan perpanjangan kontrak dengan Freeport, karena undang-undang, peraturan yang memang pembicaraan perpanjangan kontrak baru dimulai 2019 karena kontrak berakhir 2021,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di Kantornya, Jakarta, Minggu (13/12/2015).

Selama ini, kata Teten, apabila terjadi pembicaraan Presiden Jokowi dengan Freeport maka itu hanya sebatas memastikan komitmen-komitmen yang akan diberikan Freeport kepada Indonesia. Dan bukan membicarakan perpanjangan kontrak.

“Beberapa kali presiden menjelaskan, saya kira kita tidak ada kepentingan untuk terburu buru (membicarakan perpanjangan kontrak Freeport),” kata Teten.

Hingga hari ini, PT Freeport Indonesia belum memberikan penawaran terkait divestasi saham kepada pemerintah.

Padahal, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu wajib menawarkan 10,64 sahamnya sejak 14 Oktober 2015 lalu.

Pemerintah siap “menjewer” perusahaan tambang yang sudah bercokol puluhan tahun di Papua tersebut untuk kedua kalinya dengan melayangkan surat teguran.

Pada “jeweran” pertama, pemerintah melayangkan surat teguran November 2015 lalu. Juru Bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama mengatakan hingga kini manajemen PT Freeport Indonesia masih menunggu mekanisme hukum dari Kementerian ESDM.

Riza menegaskan PT Freeport berjanji berkomitmen melakukan divestasi saham. (kompas)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS