SURABAYA – Keluhan terkait sistem pendaftaran peserta didik baru (PPDB) menjadi fokus anggota Komisi C DPRD Jatim, Agustin Poliana, pada masa Reses tahun 2023. Seperti yang terjadi di Rembang Selatan, Kecamatan Krembangan Surabaya. Di sana, banyak warga kesulitan masuk sekolah negeri akibat tergeser zonasi dan sebagainya sehingga terpaksa masuk sekolah swasta yang biayanya relatif mahal.

Guna meringankan hal tersebut, aspirasi yang telah ditampung direalisasikan dalam bentuk beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP). Terhitung, sekira 300 PIP disalurkan pada gelaran Reses di Jalan Rembang Selatan 131, Jumat (14/7/2023).

“Ini kan waktunya pendaftaran siswa baru, jadi saya memilih materi ini untuk meringankan biaya anak-anak, membantu semaksimal mungkin karena kondisi ekonomi juga baru saja pulih, termasuk biaya pendidikan yang dirasa sangat mahal,” ujarnya.

Meski cakupannya belum meluas, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim itu berharap bantuan yang berasal dari program Presiden Jokowi dan digolkan Puti Guntur Sukarno itu bisa mengurangi jumlah anak putus sekolah di Surabaya.

“Meskipun ada yang bilang sekolah gratis, tapi tidak semua gratis. Sekolah swasta tidak mungkin gratis, gaji guru, listrik, operasional, pemeliharaan gedung itu biaya dari mana kalau bukan dari bantuan pemerintah,” terangnya.

Agustin pun berharap pemerintah daerah lebih peduli pada sektor pendidikan. Subsidi harusnya tidak difokuskan pada sekolah negeri saja, melainkan juga pada peserta didik lain dan kesejahteraan guru honorer.

“Selama ini saya melihat banyak sekolah yang menahan ijazah. Itu karena biaya operasional sekolah untuk memelihara dan merawat gedung. Subsidi pemerintah diharap disalurkan untuk pendidikan,” tandasnya. (nia/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS