SURABAYA – Pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Jawa Timur perlu diperketat menyusul temuan sekitar 6.000 liter Pertalite yang masih tersimpan di tangki SPBU Kebonrojo, Jalan Sodanco Supriyadi, Kota Blitar, meski penjualan pada sif pagi dilaporkan berhenti.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Guntur Wahono, meminta temuan tersebut ditelusuri secara menyeluruh agar masyarakat tidak dirugikan, terutama ketika antrean Pertalite terjadi di sejumlah wilayah.

“Kalau benar stok Pertalite masih tersedia tetapi penjualannya dihentikan, ini harus ditelusuri secara menyeluruh. Jangan sampai masyarakat harus mengantre panjang untuk mendapatkan BBM, sementara ada persoalan distribusi yang belum terjelaskan,” ujar Guntur, Sabtu (24/10/2026).

Sorotan itu muncul setelah tim gabungan Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Blitar Kota bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar melakukan inspeksi mendadak di tiga SPBU, Senin (19/10/2026).

Dalam pemeriksaan di SPBU Kebonrojo, petugas menemukan sekitar 6.000 liter Pertalite masih tersimpan di tangki, meskipun penjualan pada sif pagi dilaporkan berhenti.

Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris T Lalo menyatakan penyidik masih mendalami temuan tersebut. Hingga kini, belum ada kesimpulan resmi bahwa telah terjadi penimbunan atau pelanggaran oleh pihak SPBU.

Guntur menegaskan, pemeriksaan harus bertumpu pada data dan bukti agar penyebab penghentian penjualan dapat diketahui secara jelas. Penelusuran perlu mencakup kondisi operasional SPBU serta kesesuaian antara pasokan, stok, dan transaksi penjualan.

“Jangan terburu-buru menyimpulkan ada penimbunan. Namun, jika ditemukan ketidaksesuaian antara stok dan penjualan, aparat harus mengusutnya secara transparan sampai jelas apa yang sebenarnya terjadi,” tegasnya.

Menurut Guntur, persoalan ini perlu mendapat perhatian karena antrean Pertalite dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur, mulai Surabaya, Blitar, Malang Raya hingga Jember.

Antrean panjang bukan hanya menyita waktu masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas dan aktivitas ekonomi. Karena itu, kepastian pasokan dan keterbukaan informasi kepada konsumen menjadi bagian penting dalam pelayanan distribusi BBM bersubsidi.

“BBM bersubsidi harus disalurkan sesuai peruntukannya. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang baik dan informasi yang jelas ketika terjadi kekosongan atau penghentian penjualan di SPBU,” ujar pria yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar itu.

Guntur mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat koordinasi dengan Pertamina, BPH Migas, pemerintah kabupaten/kota, serta aparat penegak hukum. Pengawasan, kata dia, harus menjangkau seluruh rantai distribusi, mulai dari pasokan hingga penjualan kepada konsumen.

Pemeriksaan juga perlu dilakukan dengan mencocokkan catatan penerimaan BBM, volume penjualan harian, sisa stok, dan pencatatan transaksi. Data tersebut dapat membantu membedakan persoalan operasional dari dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

“Pengawasan harus berbasis data. Jika ada anomali antara pasokan, stok, dan penjualan, itu harus menjadi dasar pemeriksaan. Dengan begitu, persoalan operasional bisa dibedakan dari dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi,” katanya.

Guntur menambahkan, penindakan tegas perlu dilakukan apabila penyidik menemukan bukti pelanggaran. Namun, penegakan hukum juga harus disertai pembenahan sistem pengawasan agar persoalan serupa tidak berulang dan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan.

“Kalau penimbunan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi terbukti, pelakunya harus diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu. Yang tidak kalah penting, sistem distribusinya harus dibenahi agar BBM benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” pungkasnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS