SURABAYA – Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari Bisowarno mendorong penguatan perencanaan ekologis dan pengawasan tata ruang untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya tersebut perlu dilakukan secara terintegrasi melalui koordinasi lintas sektor, perlindungan ekosistem, dan pelibatan masyarakat.

Sri Untari menilai, ancaman karhutla di Jawa Timur harus menjadi momentum untuk mengevaluasi arah pembangunan agar lebih memperhitungkan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan. Kerusakan tutupan lahan, termasuk kawasan pegunungan yang gundul, perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan ekosistem.

“Merawat bumi dan alam harus menjadi kesadaran bersama. Gundulnya gunung dan lahan berkaitan dengan kondisi lingkungan, termasuk panas di udara yang dapat memicu kebakaran. Semua unsur alam saling berkaitan,” kata Sri Untari, Kamis (22/10/2026).

Penasihat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim itu menegaskan, perencanaan ekologis tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan teknis. Nilai-nilai filosofi, agama, kepercayaan, serta adat istiadat masyarakat juga perlu dipertimbangkan agar upaya pelestarian lingkungan menjadi bagian dari kesadaran bersama.

Menurutnya, kebijakan lingkungan harus berorientasi pada pencegahan dan perencanaan jangka panjang, bukan hanya bergerak setelah bencana terjadi.

Sri Untari juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Dinas yang menangani perkebunan dan pertanian perlu bekerja bersama Dinas Lingkungan Hidup untuk memantau perubahan ekosistem serta menentukan langkah pengelolaan sesuai karakteristik kawasan.

“Dinas perkebunan dan pertanian harus bekerja bersama Dinas Lingkungan Hidup untuk melihat ekosistem yang ada dan perubahan yang terjadi. Ini untuk kepentingan Jawa Timur, termasuk menjaga kawasan gunung dan sungai yang menjadi bagian penting dari lingkungan kita,” ujarnya.

Selain koordinasi antar-OPD, pengawasan terhadap kebijakan tata ruang juga perlu diperkuat. Sri Untari menekankan pentingnya memastikan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR) dijalankan dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan.

Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki peran mengoordinasikan kebijakan lintas sektor agar pengelolaan kawasan, perlindungan lingkungan, dan pembangunan daerah berjalan searah.

Upaya menjaga lingkungan, lanjut Sri Untari, juga perlu dimulai dari tindakan konkret di tengah masyarakat, mulai dari memilah dan mengolah sampah, membuat lubang biopori, hingga memastikan aktivitas industri tidak mencemari sungai.

“Tugas provinsi adalah melakukan orkestrasi kebijakan untuk merawat alam. Karena itu, perlu ada kesadaran bersama, mulai dari memilah dan mengolah sampah, membuat lubang biopori, hingga memastikan kegiatan industri tidak mencemari sungai,” katanya.

Urgensi penguatan upaya pencegahan tersebut tergambar dari data kebakaran di Jawa Timur. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur per 21 Oktober 2026, kebakaran di kawasan Gunung Arjuno–Ringgit telah berdampak pada 736,8 hektare lahan.

Sementara itu, data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur yang dihimpun dari SiPongi dan Nusantara Atlas mencatat luas hutan dan lahan terbakar di Jawa Timur mencapai 10.835 hektare hingga Agustus 2026.

Data tersebut menunjukkan besarnya luasan lahan yang terdampak kebakaran. Karena itu, perencanaan pembangunan yang memperhitungkan kondisi ekosistem, pengawasan tata ruang, dan koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dari upaya menjaga kelestarian lingkungan di Jawa Timur. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS