SURABAYA – Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah minta Dinas Pendidikan (Dispendik) mengeluarkan imbauan larangan wisuda bagi siswa mulai jenjang TK hingga SMA.

Permintaan itu menyusul polemik penolakan wisuda siswa yang ramai digaungkan para orangtua di kolom komentar akun instagram Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI.

Khusnul menyebut, keluhan menjelang kelulusan sekolah soal acara pelepasan yang menyerupai wisuda mahasiswa itu rutin diterimanya dua tahun terakhir.

“Sebenarnya wisuda ini sah-sah saja digelar jika tidak memberatkan orangtua. Namun di tengah pemulihan ekonomi seperti saat ini, acara wisuda di sekolah dianggap memberatkan orangtua. Sebab biaya wisuda ini cukup mahal,” ujar Khusnul di Surabaya, Jumat (16/6/2023).

Legislator yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini minta Dinas Pendidikan membuat surat imbauan pada sekolah untuk melarang acara wisuda yang memberatkan orangtua.

Pihaknya mengusulkan agar kegiatan pelepasan siswa dialihkan ke acara yang lebih mendidik dan menarik. Seperti penampilan minat dan bakat siswa.

“Sebab setiap siswa pasti memiliki bakat yang bisa ditampilkan di hadapan orangtua, guru dan siswa lainnya. Itu lebih menarik,” sebutnya.

Bukan hanya wisuda, menurutnya, larangan juga perlu diterapkan untuk acara yang membebani orangtua. Seperti study tour, acara tali asih yang dikumpulkan atau meminta sumbangan orangtua, dan lainnya.

“Dari pada anggaran dibuat untuk hal-hal yang kurang manfaat. Lebih baik uangnya digunakan untuk biaya melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Sebab saat masuk sekolah di jenjang lebih tinggi, juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit,” ujar Khusnul. (dhani/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS