MAGETAN – DPRD Magetan memberikan catatan atas laporan kegiatan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022.

Ketua DPRD Magetan, Sujatno, pada Kamis (4/5/2023) menyampaikan, pihaknya secara resmi menyampaikan keputusan lembaganya kepada bupati pada rapat paripurna, Rabu (3/5/2023).

“Ada lima target indikator yang belum tercapai oleh Bupati dalam pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2022,” ujar Sujatno.

Kelima indikator tersebut adalah indikator nilai perdagangan, indikator pertanian, indeks kualitas lahan, indeks presentasi desa tangguh dan indeks sistem pemerintah berbasis elektronik.

Secara keseluruhan, lanjut dia, pelaksanaan APBD diukur dari 22 indikator. Namun, hanya 17 indikator yang berhasil dijalankan, sementara lima belum tercapai.

“Untuk indikator yang berhasil agar dipertahankan dan ditingkatkan, sedang indikator yang belum tercapai agar dijadikan bahan evaluasi bagi Bupati dalam penyusunan APBD Perubahan 2023 maupun rancangan APBD 2024 nanti,” kata Sujatno.

Ketua DPC PDI Perjuangan Magetan ini menambahkan, secara keseluruhan ada 41 rekomendasi yang disampaikam DPRD Magetan kepada Bupati Magetan dalam rapat tersebut.

“Ini kita lakukan demi masyarakat magetan dan membangun Magetan yang lebih baik lagi,” ujarnya.

Selain itu ini merupakan sinergis DPRD dan Pemkab Magetan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sujatno berharap, indicator-indikator dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD dan dapat dijadikan skala prioritas. Selain itu tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi juga jadi fokus dewan dan juga harus jadi perhatian Bupati. Tingkat inflasi yang direncanakan sekitar 2 % ternyata masih di angka 5%, sedang pertumbuhan ekonomi direncanakan 5% baru terealisasi sekitar 3% saja. (rud/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS