SURABAYA – Pendidikan gratis dan berkualitas bagi warga Surabaya menjadi fokus perhatian pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana. Bahkan, sampai jelang akhir jabatan keduanya sebagai wali kota-wakil wali kota, Pemerintah Kota Surabaya menganggarkan sekitar 1.000 beasiswa bagi warganya untuk kuliah ke perguruan tinggi.

Program beasiswa perguruan tinggi tersebut melengkapi kebijakan pendidikan gratis untuk siswa SD hingga SMA/SMK yang sudah berjalan selama ini. “Tahun ini kita anggarkan 1.000 siswa agar bisa kuliah gratis,” kata Whisnu, usai bertemu dengan warga Muhammadiyah yang menggelar Musyawarah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya, di Kantor Dakwah Muhammadiyah, Jl. Sutorejo 73- 77, Minggu (18/10/2015).

Kebijakan itu dibuat, jelas Whisnu, agar lulusan SMA/SMK, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Kuliah gratis ini, ujarnya, dengan kekuatan APBD Kota Surabaya, dimungkinkan juga sampai level magister (S-2).

“Program tersebut berorientasi guna pemberdayaan SDM,” jelas pria yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya itu.

Pihaknya tidak hanya fokus masalah peningkatan kualitas pendidikan. Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Pilkada Surabaya itu juga menaruh perhatian terhadap kebutuhan perlengkapan sekolah, seperti kebijakan yang sudah dijalankan selama memimpin pemerintah kota.

Kebijakan tersebut, terang dia, adalah memberi perlengkapan sekolah gratis pada siswa dari keluarga tidak mampu. “Tiap tahun seragam, alat tulis dan kelengkapan sekolah lainnya, bagi yang tidak mampu kita gratiskan,” tutur mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya tersebut.

Ke depan, pasangan yang diusung PDI Perjuangan ini bakal memberi anggaran bagi para guru yang memberi pendidikan ekstra. “Kita nanti utamakan penambahan Bopda (Biaya Operasional Pendidikan Daerah). Fee untuk para guru yang memberi les tambahan juga kita siapkan,” ucapnya.

Politisi yang akrab disapa Mas WS ini menegaskan, bidang pendidikan harus mendapat perhatian lebih besar, untuk mengantisipasi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). “SDM memang kita siapkan, karena nantinya kita akan bertarung dengan SDM dari luar negeri di era MEA” ungkapnya.

Agar program pendidkan gratis terus bisa dirasakan masyarakat Surabaya, Whisnu mengungkapkan rencana menuntut ke Mahkamah Konstitusi (MK), agar kewenangan pengelolaan SMA-SMK dikembalikan ke kabupaten/kota.

Sebab, sesuai UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan atas SMA/SMK dialihkan ke provinsi. Peralihan kewenangan itu dinilai mengancam program pendidikan gratis yang selama ini berjalan di Kota Surabaya.

“Apalagi, pemprov pernah berstatemen melalui gubernur, tak bisa memberikan pendidikan gratis,” tandasnya.

Upaya hukum ke MK itu, jelas dia, sebagai upaya memperjuangkan sekitar 3 juta warga Surabaya agar putra-putri mereka bisa terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. “Kita terus berjuang warga Surabaya jangan sampai ada yang putus sekolah,” tegasnya.

Whisnu yakin, gugatan yang akan dilayangkan bersama kalangan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang peduli pendidikan akan berhasil. “Kita yakin, haqqul yakin tuntutan ini akan berhasil. Seperti tuntutan kita sebelumnya tentang calon tunggal pilkada,” jelasnya. (goek)