JAKARTA  – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said Abdullah mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan diri merumuskan bentuk kerja sama politik kepada partai politik (parpol) di Indonesia.

Menurutnya, kerja sama politik tersebut adalah niat serius PDI Perjuangan dalam membangun bangsa dan negara. 

Dia menjelaskan, Indonesia membutuhkan visi jangka panjang yang sama dan bisa diterjemahkan pada misi lima tahun ke depan.

Setelah itu, kerja sama politik baru berbicara terkait Calon Presiden (capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2024. 

“Dengan alur kerja sama politik seperti itu, kami yakin bonding-nya (akan) lebih kuat. (Artinya, kerja sama politik) bukan semata-mata (kepentingan) bagi bagi kursi kekuasaan di dalam kabinet kelak,” ujar Said dalam keterangan tertulisnya kepada media di Jakarta, Sabtu (8/4/2023).

Untuk mewujudkannya, jelas Said, PDIP tengah mengagendakan silaturahmi politik ke partai-partai lain. Kunjungan dilakukan dan dipimpin Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. 

“Kami akan tawarkan kerangka strategis terkait kerja sama politik secara serius. Kami yakin, tawaran ini akan disambut partai-partai dengan antusias,” katanya. 

Baca juga: Pesan Megawati untuk Fraksi PDI Perjuangan: Harus Tetap Disiplin dan Hindari Zona Nyaman

Adapun kerangka kerja sama politik tersebut, jelas Said, juga tidak membeda-bedakan kelompok koalisi, baik Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) maupun Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR). 

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur (Jatim) itu pun mengajak semua parpol menyambut rencana kerja sama politik yang ditawarkan Partainya.

Tantangan berbeda tiap periode

Terkait kerja sama politik, terang Said, bahwa setiap periode pemimpin mempunyai tantangan berbeda. Hal yang sama berlaku bagi capres yang akan melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi. 

“Oleh sebab itu, kerangka pikir kerja sama politiknya harus merujuk pada asumsi-asumsi dari tantangan tersebut. Kemudian, kerangka itu dituangkan dalam kebulatan tekad bekerja sama dengan tujuan menjalankan visi strategis” ujarnya.

Said menyebutkan, PDIP tidak ingin kerja sama politik yang dijalin hanya bertumpu pada kandidat yang akan diusung. 

“Kalau seperti itu pintu masuknya, maka kerja sama pasti rapuh dan akan rentan konflik di tengah jalan. Kami juga tidak mau masuk dalam arena framing koalisi besar versus PDI-P,” tegas dia.

Ketua Banggar DPR RI tersebut menegaskan, framing seperti itu tidak elok dan akan membuat suasana politik nasional terkesan baperan.

“Kami juga menyayangkan narasi yang membenturkan Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan. Saat ini memang tahun politik, segala cara bisa ditempuh untuk menghancurkan PDI Perjuangan yang selama ini memuncaki elektabilitas tinggi versi hasil survei,” terangnya.

Lebih lanjut, Said mengingatkan semua pihak bahwa Jokowi menjadi Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta karena andil Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

“Pak Jokowi menjadi capres dua periode juga karena dukungan penuh Ibu Ketum. Salah besar jika membuat narasi Presiden Jokowi ‘menantang’ Ibu Ketum dan PDI Perjuangan saat beliau akan mengakhiri jabatan kepresidenannya,” tukasnya. 

Said pun menegaskan, pihaknya akan membuktikan bahwa hubungan Presiden Jokowi dan Megawati sangat erat. “Bonding keduanya adalah bonding ideologis yang tidak akan mudah retak. Pak Jokowi tidak akan pedot oyot,” katanya.

Said menambahkan, Puan Maharani selaku pengurus DPP PDIP juga akan memimpin safari politik untuk membuat kerja sama politik yang diupayakan berjalan konkret.

“Kami yakin, parpol akan membuka pintu atas kerja sama politik ini. Semakin banyak yang terlibat, tentu semakin baik. Sebab, membangun Indonesia yang sedemikian besar ini butuh gotong royong,” tuturnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS