JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya tak memiliki motif elektoral terkait sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) menyangkut sistem pemilu terbuka atau tertutup. Sistem apapun yang diputuskan oleh MK, PDIP siap menghadapinya.

Untuk diketahui, sejumlah partai politik menilai sistem pemilu proporsional tertutup dapat menimbulkan gangguan stabilitas pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Pasalnya, selama ini soliditas pemerintah dinilai dapat terjaga, salah satunya karena pemilu telah berjalan dengan sistem proporsional terbuka.

Menanggapi hal tersebut, Hasto menegaskan, PDIP berpolitik digerakkan oleh keyakinan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan karena digerakkan motif elektoral pemilu.

“Bukan pertimbangan untuk mengupgrade perolehan suara melalui sistem pemilu. Karena kalau soal pemilu, rakyatlah yang menentukan,” kata Hasto menjawab wartawan di sela-sela acara Kaderisasi Perempuan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Kamis (23/2/2023).

Hasto pun mengutarakan pendapat sejumlah pakar mulai dari Prof. Mahfud MD, Prof. Jimly Asshiddiqie, Prof. Hamdan Zoelva dan beberapa akademisi yang melihat secara jernih dari proporsional terbuka terkait dengan kapitalisasi kekuasaan, aspek-aspek elektoral yang hanya dikedepankan.

“Pembajakan kader-kader yang populer antarpartai kemudian juga aspek kualitas, ya maka PDI Perjuangan lebih percaya pada kajian para akademisi ini,” bebernya.

“Mereka (para profesor hukum itu, red) digerakkan oleh kebenaran akademisi di dalam melihat fenomena dan akar dari persoalan yang muncul akibat penerapan sistem propirsional terbuka,” tambah dia.

Hasto juga menegaskan, pada prinsipnya partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu pada posisi siap dengan sistem terbuka ataupun tertutup.

Politisi asal Yogyakarta ini juga menyebut PDIP pada posisi bukan pihak yang memiliki legal standing untuk mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

PDIP kini berharap semua pihak, termasuk partai-partai politik, mengedepankan sikap kenegarawanan.

“Jadi lebih baik kita serahkan pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Dengan sikap kenegarawanannya untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita tunggu keputusan dari MK tersebut. Dan PDI Perjuangan siap menerima apapun keputusan dari Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hasto menilai bahwa sistem proporsional tertutup akan membawa kemanfaatannya bagi masa depan bangsa dan negara untuk mencari calon-calon yang terbaik.

“Kita mencari calon presiden yang terbaik, maka proporsional tertutup jauh lebih memungkinkan bagi partai untuk merekrut tokoh-tokoh akademisi, tokoh-tokoh yang memiliki kepakaran sesuai pembagian setiap komisi, tokoh-tokoh yang memahami aspek politik, pertanian untuk Indonesia yang berdaulat,” terang Hasto. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS