JAKARTA — Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menolak kenaikan tunjangan anggota dewan. Penolakan tersebut sesuai instruksi Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

“Jelas, Fraksi PDI Perjuangan tidak perlu minta (kenaikan) tunjangan. Ketua umum bilang, malu dalam kondisi rakyat tercekik malah minta naik,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Rieke Diah Pitaloka di gedung DPR, Selasa (22/9/2015).

Menurut Rieke, ketimbang pembahasan APBN 2016 untuk tunjangan DPR, lebih baik dialokasikan ke guru honorer. “Instruksi dari ketum, dalam keadaan seperti ini tidak etis bagi anggota DPR minta kenaikan tunjangan,” ujarnya.

Dia menegaskan, penolakan itu tak sekadar ikut-ikutan. Dalam pembahasan APBN, ungkap Rieke, PDI Perjuangan juga sudah menolak kenaikan tunjangan.

Pembahasan rencana kenaikan tunjangan DPR itu, sebutnya, juga belum diputuskan dalam APBN 2016. Dan jika itu nanti dibahas di Banggar DPR, tambah dia Fraksi PDI Perjuangan akan dengan tegas menolaknya.

Anggota Komisi IX ini yakin, fraksi-fraksi di DPR juga akan setuju jika anggaran kenaikan tunjangan dialokasikan untuk masyarakat bawah yang lebih membutuhkan. Seperti untuk gaji guru dan buruh.

“Saya yakin mayoritas mereka mengerti konstituennya rakyat di bawah. Bahkan ada gaji guru honorer sebulan Rp 100.000. Ini skala priortas,” tutur Rieke. (goek/*)