Rabu
21 Mei 2025 | 6 : 37

PDI Perjuangan Tak Lagi Khawatir Pasangan Lain TMS

pdip jatim - djoko prasektyo

pdip jatim - djoko prasektyoSURABAYA – PDI Perjuangan tidak menggantungkan terlaksananya Pilkada 2015 pada jumlah pasangan calon yang mendaftar di KPU Surabaya. DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya saat ini fokus pada proses hukum terkait dengan gugatan pengujian undang-undang (PUU) No 8 tahun 2015 tentang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Djoko Prasektyo mengatakan, gugatan itu dilayangkan karena adanya kekosongan hukum dalam pelaksanaan Pilkada Surabaya 2015. “Sumber permasalahannya adalah munculnya Peraturan KPU (PKPU) No. 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan,” kata Djoko, kemarin.

Pria yang juga juru bicara Pasangan Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana menegaskan, bukan persoalan jika nanti KPU Surabaya menetapkan pasangan Rasiyo-Lucy tidak memenuhi syarat (TMS), atau memenuhi syarat (MS). Sebab, pihaknya sejak awal telah membaca ada upaya penjegalan penyelenggaraan Pilkada Surabaya berlangsung tahun ini.

Oleh karena itu, pihaknya sama sekali tidak khawatir apabila nanti pasangan Rasiyo-Lucy Kurniasari dinyatakan TMS oleh KPU Surabaya, sebagaimana yang terjadi sebelumnya pada pasangan Abror-Haries, dan pasangan Rasiyo-Abror.

Untuk mengatasi problem hukum dalam pencalonan kepala daerah seperti di Surabaya, jelas Djoko, PDI Perjuangan menawarkan dua solusi. Yakni “uncontested election”, di mana calon tunggal ditetapkan langsung sebagai pemenang, dan pemilihan umum yang diikuti pasangan calon tunggal melawan gambar kosong.

Joko menambahkan, gugatan yang dilayangkan direspon MK dengan diselenggarakannnya beberapa kali sidang PUU tersebut. KPU Surabaya, lanjut dia, nantinya harus mematuhi apapun yang menjadi keputusan MK.

“Sebab dalam proses pilkada, negara melalui KPU telah memberi kesempatan kepada parpol maupun jalur independen untuk mengikuti kontestasi politik lima tahunan ini,” ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum PDI Perjuangan dalam gugatan PUU di MK, Edward Dewaruci menuturkan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil keputusan MK. Dalam proses persidangan di MK, pihaknya sudah menunjukkan fakta adanya kerugian jika tidak ada aturan atau mekanisme calon tunggal.

Menurutnya, fenomena calon tunggal harus dicarikan solusi agar hak politik masyarakat tidak hilang. Demikian juga pasangan calon yang mempunyai hak dipilih, proses pemilihannya tidak tertunda.

“Siapa yang menjamin jika pilkada ditunda tahun 2017 apa ada calon yang mau mendaftar? Dan adanya calon tunggal ini pasti akan terulang kembali jika ditunda ke 2017,” kata Teted, sapaan akrab Edward Dewaruci.

Mantan komisioner KPU Surabaya ini minta MK dalam memutuskan materi gugatan, dapat melihat obyetivitas di lapangan. “Kami yakin dengan fakta yang di lapangan, MK akan memenangkan gugatan ini,” ucapnya. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

DPRD Banyuwangi Terima Kunjungan Mahasiswa Untag, Belajar Penyusunan dan Pembahasan Perda

BANYUWANGI – DPRD Kabupaten Banyuwangi menerima kunjungan studi puluhan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas ...
KOLOM

Menimbang Kebijakan Fiskal dan Asumsi Ekonomi Makro 2026

Oleh: Ketua Banggar DPR, Said Abdullah HARI ini, bertepatan dengan 20 Mei, sebagai hari kebangkitan nasional, ...
EKSEKUTIF

Pimpin Upacara Harkitnas, Wabup Antok Tekankan Pentingnya Menjaga Semangat Kebangkitan

NGAWI – Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2025. ...
LEGISLATIF

Soal Demo Ojol Tuntut Potongan Tarif, Puan: DPR Sedang Cari Win-Win Solution

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi aksi unjuk rasa besar-besaran ribuan pengemudi ojek online (ojol) ...
SEMENTARA ITU...

Dirham Akbar Jadi Ketua PBSI Lamongan, Fokus ke Pembinaan Atlet

LAMONGAN – Kepengurusan Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kabupaten Lamongan resmi dilantik oleh ...
LEGISLATIF

DPRD Jember Minta Rekanan Peserta Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Dikaji Lagi

JEMBER – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember Edi Cahyo Purnomo (ECP) minta agar rekanan yang ...