JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Partainya membuat sistem demi menguatkan semangat antikorupsi di lingkungan partai. PDIP membangun sistem melalui aturan parpol yang ketat demi mencegah kader berperilaku korupsi.

Hasto mengatakan itu saat memberikan sambutan di acara Pembekalan dan Penguatan Antikorupsi terhadap Bacaleg PDI Perjuangan yang digelar di Sekolah Partai, Jalan Lenteng Agung Raya, Jakarta Selatan, Rabu (14/12/2022).

Dalam kesempatan ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol. (Purn) Firli Bahuri hadir memberi materi kepada ribuan bacaleg PDIP tersebut.

“Kita sudah melakukan terobosan akan pentingnya aspek pencegahan. Pencegahan dengan membangun kesadaran yang sistemik dengan membuat aturan partai,” kata Hasto.

Baca juga: Pesan Megawati bagi Bacaleg: Jangan Salah Gunakan Kekuasaan dari Rakyat dengan Korupsi

Menurutnya, PDI Perjuangan saat ini sudah membangun merit system demi menghindari keluarnya biaya besar dalam mencari ketua DPD hingga DPC parpol berlambang Banteng itu.

PDIP, kata dia, tidak menggunakan sistem voting ‘one man one vote’ dalam menentukan ketua DPD dan DPC partai berkelir merah tersebut.

“Menggunakan merit system, tetapi dengan mengedepankan demokrasi. PAC boleh mengusulkan calon ketua DPC, lalu calon katakanlah ada 20, disaring melalui psikotes,” ujar politisi yang juga dikenal sebagai dosen Universitas Pertahanan (Unhan) tersebut.

Dia mengatakan proses psikotes dilakukan DPP PDI Perjuangan. Kemudian, kantor partai di tingkat pusat akan mengembalikan beberapa nama calon Ketua DPD dan DPC ke pengurus parpol di tingkat provinsi hingga kabupaten atau kota.

Hasto mengatakan nama yang diserahkan dari DPP ke DPD dan DPC PDIP biasanya berjumlah tiga orang. Pengurus parpol di tingkat provinsi hingga kabupaten atau kota kemudian menggelar musyawarah mencari Ketua DPD dan DPC PDIP.

“Tiga nama kami kembalikan ke daerah, kami larang voting, voting langsung itu pemilihan presiden. Begitu kami larang voting, tidak ada money politics di bawah. Lalu mereka berjuang siapa jadi ketua, sekretaris, dan bendahara,” papar Hasto.

Dia menyebut sistem yang dibangun PDIP dalam mencari Ketua DPD dan DPC berimbas positif. Utamanya, dalam upaya parpol membangun kantor di berbagai daerah dalam dua tahun ke belakang.

“Kami berhasil membangun 112 kantor partai dan itu milik partai, tidak boleh diperjualbelikan. Kenapa kami bisa membangun 112 kantor partai, karena pemilihan Ketua DPC dan Ketua DPD biayanya hanya biaya psikotes. Ini menjadi contoh bagaimana semangat antikorupsi dijabarkan melalui regulasi partai,” bebernya.

Selain melalui regulasi, PDIP menjadikan keteladanan para tokoh bangsa seperti mantan Kapolri Jenderal (Purn) Hoegeng Imam Santoso untuk mencegah perilaku korupsi.

Selanjutnya, kata Hasto, PDIP rutin menggelar agenda pembekalan dan pendidikan politik yang tujuan akhirnya menjauhi kader dari perilaku korupsi. “Maka dengan pembekalan melalui kaderisasi, regulasi, pendidikan politik, semangat antikorupsi menjadi kesadaran semua,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat mengatakan parpolnya memiliki ideologi Pancasila. Maka, kata dia, kader PDIP wajib menjauhi perilaku korupsi karena bertentangan dengan dasar negara Indonesia itu.

“Korupsi adalah tindakan-tindakan kejahatan yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, maka harus diperangi. Seseorang yang bertuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka orang yang bertuhan tidak akan korupsi atau mencuri. Mereka yang berperikemanusiaan juga tidak akan menyakiti hati sesama manusia dengan melakukan korupsi dan seterusnya,” kata Djarot.

Dia mengatakan Pembekalan dan Penguatan Antikorupsi menjadi syarat bagi kader Banteng bisa menjadi calon legislatif (caleg) dari sebelumnya berstatus bakal calon legislatif (bacaleg). Adapun, 27.802 kader PDIP yang berstatus bacaleg mengikuti acara secara daring atau luring ini. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS