KEDIRI – Pemerintah Kabupaten Kediri menjadi percontohan dalam gerakan akselerasi Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) di Provinsi Jawa Timur.

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengatakan, pihaknya siap dengan dipilihnya Kabupaten Kediri menjadi proyek percontohan dalam gerakan akselerasi IKM di Jatim tersebut.

“Pendidikan menjadi modal dasar manusia dan ketika kami memang dipercaya Balai Besar Peningkatan Mutu Pendidikan (BBPMP). Kami itu ketika dipercaya sesuatu akan berusaha semaksimal mungkin,” kata Hanindhito di Kabupaten Kediri, kemarin.

Dia menyatakan tertarik mengenai penguatan pendidikan budi pekerti bagi anak didik. Sehingga Pemkab Kediri harus menyiapkan sumber daya manusia agar anak-anak tumbuh menjadi generasi cerdas dan mampu menyaring kultur luar yang masuk.

Kabupaten Kediri dinilai layak menjadi percontohan dalam akselerasi IKM karena di bidang pendidikan, salah satunya program sekolah inklusi. Selain itu, inovasi dalam peningkatan kompetensi dan profesionalitas bagi ASN dengan program Panjalu Jayati Corporate University (Panji CorpU).

Dengan pelaksanaan program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) itu, bupati yang juga politisi PDI Perjuangan tersebut juga berharap, dapat meningkatkan kualitas pendidikan anak didik di Kabupaten Kediri.

Dukungan itu disampaikan langsung kepada perwakilan BBPMP Jawa Timur kepada Bupati Kediri Hanindhito. Kepala BBPMP Jawa Timur Sujarno mengungkapkan dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi anak didik, Kemendikbudristek telah menerbitkan kebijakan merdeka belajar 1-22.

Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai Kurikulum Merdeka Belajar tujuh tentang program sekolah penggerak dan 16 terkait akselerasi dan peningkatan pendanaan satuan pendidikan.

“IKM ini memang diawali dengan program sekolah penggerak dan di Kabupaten Kediri mengikuti seleksi program sekolah penggerak di angkatan ke-3 tahun 2022 ini,” kata dia.

Sujarno menjelaskan, Kurikulum Merdeka Belajar merupakan pelayanan terbaik untuk peserta didik karena anak pada dasarnya telah memiliki potensi masing-masing. Dalam hal ini, pendidik bertugas menebalkan supaya lebih jelas.

“Kami tidak mengubah fitrah peserta didik tapi lebih ke arah mengembangkan mereka sesuai dengan fitrah mereka,” kata Sujarno.

Kemendikbud Ristek, katanya, tidak bisa menjalankan program Kurikulum Merdeka sendiri namun diperlukan kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota, termasuk dengan Pemerintah Kabupaten Kediri.

“Adanya kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik sehingga anak dapat tumbuh berkembang sesuai dengan kebutuhan, minat dan kodratnya,” kata dia.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Mokhamat Muhsin menyampaikan berdasarkan keputusan Dirjen PAUD Dikdasmen No. 7833/C/HK.03.1/2022 ditetapkan 52 satuan pendidikan sebagai penyelenggara program sekolah penggerak di Kabupaten Kediri. Rinciannya, 20 TK, 25 SD dan tujuh SMP, baik negeri maupun swasta.

Terkait Platform Merdeka Mengajar (PMM), saat ini Kabupaten Kediri berada di urutan empat nasional dalam rangka capaian PMM dengan persentase 99.05 persen.

Atas pelaksanaan IKM dan PNM itu, pemerintah daerah memberikan dukungan pendanaan yang digunakan dalam berbagai bentuk kegiatan, di antaranya lokakarya IKM, lomba proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), penyiapan sekolah penggerak, lokakarya literasi numerasi. (putera/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS