SURABAYA – Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, mengatakan, kemajuan pembangunan dan perkembangan desa saat ini sudah jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Hal itu tak lepas dari peran aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yakni lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

“Karena BPD ini kan parlemennya, badan legislatifnya desa,” ujar Kusnadi dalam kegiatan Ngaji Desa yang diadakan secara daring dengan mengusung tema Sinergi Penyelenggara Pemerintah Desa sebagai Wajah Pembangunan Jawa Timur Masa Depan, Rabu (5/10/2022) malam.

Kusnadi mengatakan, keberhasilan tersebut terlihat dari jumlah desa mandiri di Jawa Timur pada Juli 2022 yang tercatat sebanyak 1.490 desa dari total 6.238 desa mandiri di Indonesia atau 23,88 persen penyumbang desa mandiri terbanyak dibanding provinsi lain.

Menurutnya, dengan adanya desa yang mandiri dan makmur, maka masyarakat Jawa Timur bahkan Indonesia juga akan makmur, tidak ada lagi kemiskinan, karena desa berperan sebagai hinterland atau daerah penyangga/penyokong kota.

“Tidak ada satu orang pun yang tidak beralamat dan tinggal di desa atau kelurahan. Sehingga saya ini juga termasuk menjadi warga desa. Maka mari saling bersinergi untuk memacu pertumbuhan, pembangunan desa yang lebih baik lagi,” ujar pria yang didapuk sebagai Pembina BPD di tingkat Jawa Timur ini.

Dalam kesempatan tersebut, Kusnadi juga menampung keluhan para BPD di daerah, salah satunya terkait biaya operasional yang sangat kecil dari desa.

“Padahal dalam Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD ini sudah dijelaskan, bahwa BPD berhak mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dan APBDes itu tidak bisa disahkan tanpa BPD,” ujar Kusnadi.

Musanto, salah satu peserta kegiatan juga mempertanyakan apakah Jawa Timur bisa mencontoh Jawa Barat yang mengucurkan bantuan keuangan desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

“Bantuan keuangan itu ada untuk desa atau kabupaten/kota. Sudah ada nomenklaturnya. Cuma masalahnya itu mau diisi atau tidak, kan hanya political will saja. Bantuan keuangan desa untuk apa ya itu tidak semua untuk kegiatan bersifat fisik,” jawab Kusnadi.

“Bisa untuk memajukan kegiatan UMKM yang ada di sana, bisa berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan perangkat desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jawa Barat bisa ya, kenapa Jawa Timur tidak bisa,” tambahnya.

Hal berikutnya yang juga menjadi PR bersama adalah adanya disharmonisasi anggota BPD dan kepala desa lantaran masih adanya ego sektoral. Kemudian budaya “ewuh pakewuh” atau rasa segan yang membuat fungsi BPD belum maksimal.

Untuk itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu meminta para BPD agar fokus dan berpegang pada tugas dan wewenang yang telah tertuang dalam regulasi yang menaungi BPD.

Selain itu, terkait regulasi pun turut disoroti dalam diskusi tersebut. Di mana masih ada pemerintah daerah yang belum menindaklanjuti UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya. Maka dari itu, Kusnadi meminta BPD membuat rancangan akademisnya yang nanti dapat diusulkan ke DPRD Kabupaten/Kota masing-masing. (dhani/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS