GRESIK – Anggota Komisi IV DPRD Gresik, Jumanto meminta organisasi perangkat daerah (OPD) pemkab terkait kependudukan segera melakukan koordinasi untuk sinkronisasi data. Hal itu untuk merealisasi target Universal Health Coverage (UHC) tahun ini sebesar 98 persen.

Menurut Jumanto, koordinasi antar OPD terkait sinkronisasi maupun pembaruan data kependudukan harus segera dilakukan. Dengan melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

“Harus segera rapat koordinasi untuk menyatukan UHC 98 persen,” kata Jumanto.

Wakil rakyat dari PDI Perjuangan ini menambahkan, hal itu untuk verifikasi data sehingga didapatkan akurasi data. Koordinasi juga untuk menghindari kemungkinan ada Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda.

“Ketika data sudah klir, maka masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP saja,” katanya.

Dorongan Jumato kepada pihak-pihak terkait di pemkab untuk menuntaskan persoalan data guna memastikan capaian target program UHC. Apalagi, program ini juga menjadi prioritas Bupati dan Wakil Bupati, Fandi Akhmad Yani dan Aminatun Habibah.

Pada APBD 2022, program ditopang dana sebesar Rp 42 miliar dengan serapan Rp 41 miliar atau setara 80,7 persen. Dan dalam Perubahan APBD, legislatif dan eksekutif bersepakat menggelontorkan tambahan dana sebesar Rp 23,5 miliar untuk mewujudkan capaian UHC pada angka 98 persen pada tahun ini. (hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS