SURABAYA – Anggota Komisi D DPRD Kota Malang melakukan kunjungan kerja (kunker) di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, Rabu (21/9/2022). Mereka melakukan studi banding penanganan penanggulangan bencana yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jatim.

Rombongan yang dipimpin secara langsung oleh Ketua Komisi D DPRD Kota Malang yang juga politisi PDI Perjuangan Amithya Ratnanggani Siraduhita diterima langsung Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Budi Santosa bersama jajarannya.

Dalam kesempatan ini, Amithya bersama rombongan bersama melihat ruang Pusdalops BPBD Jatim. Serta mengunjungi Taman Edukasi Bencana yang terdapat Tenpina atau Tenda Pendidikan Bencana sebagai sarana pendidikan dan informasi kebencanaan.

“Tujuan kunjungan kami untuk mengetahui kebijakan dan strategi BPBD Jatim dalam penanggulangan bencana. Khususnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Jatim dengan Pemkot Malang agar kita memiliki kesigapan dan kesiapan menghadapi bencana,” ungkap Amithya, Kamis.

Menurutnya, melalui kegiatan ini pihaknya mempelajari skema penanganan dan penanggulangan bencana yang telah dilakukan BPBD Jawa Timur. Termasuk dukungan Pemprov Jatim terhadap upaya mitigasi dan penanganan kebencanaan.

Amithya mengatakan, penanganan bencana di Kota Malang belum didukung anggaran yang memadai. Sehingga dengan diskusi dan studi banding ini bisa mengetahui kiat-kiat BPBD Jatim dalam memaksimalkan penanganan bencana dengan anggaran yang ada.

“Dengan diskusi ini kita bisa mengetahui pengelolaan anggaran BPBD Jatim untuk penanganan kebencanaan. Khususnya di kabupaten dan kota, salah satunya Kota Malang,” papar legislator yang akrab disapa Mbak Mia tersebut.

Dia berharap agar dikemudian hari, Kota Malang bisa bersinergi lebih intensif dengan Pemprov Jatim untuk langkah penanganan kebencanaan. Sekaligus dia memberikan apresiasi terhadap upaya-upaya pencegahan kebencanaan yang dilakukan Pemprov Jatim.

Selain itu, Amithya berharap Kota Malang dapat melakukan program-program mitigasi kebencanaan yang bisa didapatkan oleh seluruh masyarakat. Dengan tujuan segenap masyarakat Kota Malang bisa tanggap dan paham melakukan langkah-langkah mitigasi kebencanaan.

“Program mitigasi lebih penting untuk digalakkan di semua lapisan masyarakat. Sebab apabila dikonversikan biaya mitigasi jauh lebih menghemat anggaran dibandingkan dengan ketika kita harus rehabilitasi dan revitalisasi pasca bencana,” ujarnya.

“Terutama bagaimana masyarakat bisa melindungi dirinya sendiri dan keluarganya ketika situasi kebencanaan,” sambung Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang tersebut.

Sementara itu, Kalaksa BPBD Jatim, Budi Santosa menyambut baik kedatangan Komisi D DPRD Kota Malang.

Anggaran penanggulangan bencana, sebutnya tidak hanya berasal dari reguler, tetapi melalui dana BTT (Belanja Tak Terduga) yang bisa dikeluarkan pada saat kondisi tanggap darurat.

Di Jawa Timur setidaknya mempunyai 14 jenis ancaman bencana. Sementara Kota Malang sendiri memiliki 4 jenis ancaman bencana. Yang dalam penanggulangan bencana harus mengutamakan 3 prinsip yaitu pra bencana (Living Harmony With Disaster), dengan menjauhkan masyarakat dari bencana dan menjauhkan bencana dari masyarakat.

“Kemudian yang kedua adalah tanggap bencana (Saat Bencana), dengan menyelamatkan lebih banyak korban. Terskhir, pasca bencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi) membangun dengan lebih baik dan aman. Intinya kita juga menggandeng unsur pentahelix dalam mitigasi maupun penanggulangan bencana,” bebernya. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS