Kamis
25 Juni 2026 | 7 : 11

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

DPRD Minta Pemkot Anggarkan Pengadaan Busana Cak dan Ning bagi Pegawai

pdip jatim - Baktiono PDIP

pdip jatim - Baktiono PDIPSURABAYA – Baktiono, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya minta pemerintah kota menganggarkan pengadaan busana tradisional Cak dan Ning bagi pegawai pemkot. Hal ini agar tidak membebani para pegawai yang sejak 10 Juni 2015 diintruksikan memakai busana khas Surabaya tersebut.

“Kami harapkan pemerintah kota menyertai anggaran untuk SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Agar tidak memberatkan, mereka diberi anggran untuk (pengadaan) kelengkapan itu,” kata Baktiono, kemarin.

Seperti diketahui, Pemkot Surabaya mulai menerapkan aturan baru bagi para pegawai di SKPD dalam hal berbusana. Selama ini, setiap hari Rabu diwajibkan memakai pakaian batik, namun aturan itu berganti menjadi busana Cak dan Ning Surabaya.

Sebenarnya aturan ini sudah lama ada dan masuk dalam Peraturan Walikota (Perwali) nomor 60 tahun 2009 mengenai pelestarian kebudayaan lokal Surabaya. Untuk itulah dikeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 800/2930/436.1.3/2015 yang berisi imbauan memakai busana Cak dan Ning sebagai salah satu seragam harian SKPD.

Baktiono menilai instruksi wali kota tentang pemakaian busana tradisional Cak dan Ning Surabaya bagi seluruh pegawai pemerintah kota itu sudah terlambat. Sebab, ungkapnya, kebijakan tersebut sebenarnya telah dibuat sejak era wali kota dipegang Bambang DH.

Meski demikian, dia mengakui langkah pemerintah kota yang mengharuskan PNS dan non-PNS menggunakan busana tradisional khas Surabaya itu sangat positif. Sebab bisa menambah kecintaan terhadap budaya daerah serta bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan.

“Di Ponorogo sudah diberlakukan, biasanya setiap minggu sekali atau saat event tertentu seperti peringatan hari kelahiran kota,” jelas legislator yang juga anggota Komisi B itu.

Untuk pembuatan busana Cak Ning, Baktiono menyarankan agar diserahkan kepada para penjahit yang sudah mendapatkan pelatihan keterampilan dari pemerintah kota. “Yang sudah dilatih menjahit semestinya bisa digunakan. Selama ini mereka setelah kursus dibiarkan,” ujar dia. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Fraksi PDIP Dorong Andy Firasadi Aktif Advokasi Rakyat usai Dilantik Jadi Anggota DPRD Jatim 

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur akan mendorong Andy Firasadi aktif melakukan advokasi masyarakat usai ...
HEADLINE

Ribuan Perempuan di Gresik Doa Bersama Peringati Haul ke-56 Bung Karno

GRESIK – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gresik menggelar doa bersama dalam rangka memperingati Haul ke-56 Presiden ...
LEGISLATIF

Jadi Anggota DPRD Jatim, Andy Firasadi Prioritaskan Desa Sadar Hukum dan Pos Bantuan Hukum

Andy Firasadi resmi dilantik sebagai anggota DPRD Jawa Timur melalui mekanisme PAW Fraksi PDI Perjuangan. Usai ...
KABAR CABANG

25 Tahun Mengabdi di Pelosok, Bidan Sugiarti dapat Apresiasi dari DPC Ngawi

NGAWI – Tiga bidan di Kabupaten Ngawi mendapatkan penghargaan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi dalam rangka ...
KRONIK

Diana Sasa ke 1.500 Wisudawan Unesa: Ijazah dan IPK Saja Tak Cukup Hadapi Dunia Kerja

Anggota DPRD Jatim sekaligus alumnus Unesa, Diana Sasa, mengingatkan 1.500 wisudawan Unesa agar tidak hanya ...
KABAR CABANG

Malam Ketika Kantor PDIP Kabupaten Malang Menjelma Ruang Zikir untuk Bung Karno dan Negeri

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang menggelar Tawasulan dan Dialog Kebangsaan bertajuk “Lautan Doa” untuk ...