Minggu
19 April 2026 | 10 : 21

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

DPRD Minta Pemkot Anggarkan Pengadaan Busana Cak dan Ning bagi Pegawai

pdip jatim - Baktiono PDIP

pdip jatim - Baktiono PDIPSURABAYA – Baktiono, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya minta pemerintah kota menganggarkan pengadaan busana tradisional Cak dan Ning bagi pegawai pemkot. Hal ini agar tidak membebani para pegawai yang sejak 10 Juni 2015 diintruksikan memakai busana khas Surabaya tersebut.

“Kami harapkan pemerintah kota menyertai anggaran untuk SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Agar tidak memberatkan, mereka diberi anggran untuk (pengadaan) kelengkapan itu,” kata Baktiono, kemarin.

Seperti diketahui, Pemkot Surabaya mulai menerapkan aturan baru bagi para pegawai di SKPD dalam hal berbusana. Selama ini, setiap hari Rabu diwajibkan memakai pakaian batik, namun aturan itu berganti menjadi busana Cak dan Ning Surabaya.

Sebenarnya aturan ini sudah lama ada dan masuk dalam Peraturan Walikota (Perwali) nomor 60 tahun 2009 mengenai pelestarian kebudayaan lokal Surabaya. Untuk itulah dikeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 800/2930/436.1.3/2015 yang berisi imbauan memakai busana Cak dan Ning sebagai salah satu seragam harian SKPD.

Baktiono menilai instruksi wali kota tentang pemakaian busana tradisional Cak dan Ning Surabaya bagi seluruh pegawai pemerintah kota itu sudah terlambat. Sebab, ungkapnya, kebijakan tersebut sebenarnya telah dibuat sejak era wali kota dipegang Bambang DH.

Meski demikian, dia mengakui langkah pemerintah kota yang mengharuskan PNS dan non-PNS menggunakan busana tradisional khas Surabaya itu sangat positif. Sebab bisa menambah kecintaan terhadap budaya daerah serta bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan.

“Di Ponorogo sudah diberlakukan, biasanya setiap minggu sekali atau saat event tertentu seperti peringatan hari kelahiran kota,” jelas legislator yang juga anggota Komisi B itu.

Untuk pembuatan busana Cak Ning, Baktiono menyarankan agar diserahkan kepada para penjahit yang sudah mendapatkan pelatihan keterampilan dari pemerintah kota. “Yang sudah dilatih menjahit semestinya bisa digunakan. Selama ini mereka setelah kursus dibiarkan,” ujar dia. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Tinjau Longsor di Pacitan, Diana Sasa Desak Pemerintah Konkret soal Relokasi Permanen

PACITAN – Bencana tanah longsor yang kembali menerjang Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Dengan kejadian yang ...
LEGISLATIF

Warga Dandangan Keluhkan Banjir, Yuzar Rasyid Bergerak Cepat Tinjau Sungai 

Yuzar Rasyid turun langsung meninjau sungai di Kediri merespons banjir musiman, sekaligus meluncurkan program ...
KABAR CABANG

Musancab PDI Perjuangan Ngawi, Gen Z Tempati Posisi-posisi Strategis di PAC

NGAWI – Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Timur menggelar agenda Musyawarah Anak Cabang (Musancab) di ...
KABAR CABANG

Hari Kartini 2026, Yudi Meira Tegaskan Peran Perempuan Strategis di PDIP Blitar

Yudi Meira tegaskan peran strategis perempuan dalam politik PDIP Blitar pada momentum Hari Kartini 2026, dorong ...
KABAR CABANG

Tari Reco Banteng Buka Musancab PDI Perjuangan Ngawi

NGAWI – Hentakan kaki para penari memecah suasana Pendopo Wedya Graha Kabupaten Ngawi, Minggu (19/4/2026). Irama ...
LEGISLATIF

Puan Maharani Tegaskan Tak Ada Toleransi Kekerasan Seksual, Soroti Kasus di Kampus

Puan Maharani menegaskan tidak ada toleransi terhadap kekerasan seksual di kampus dan mendorong evaluasi menyeluruh ...