Rabu
02 September 2026 | 3 : 55

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

DPRD Minta Pemkot Anggarkan Pengadaan Busana Cak dan Ning bagi Pegawai

pdip jatim - Baktiono PDIP

pdip jatim - Baktiono PDIPSURABAYA – Baktiono, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya minta pemerintah kota menganggarkan pengadaan busana tradisional Cak dan Ning bagi pegawai pemkot. Hal ini agar tidak membebani para pegawai yang sejak 10 Juni 2015 diintruksikan memakai busana khas Surabaya tersebut.

“Kami harapkan pemerintah kota menyertai anggaran untuk SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Agar tidak memberatkan, mereka diberi anggran untuk (pengadaan) kelengkapan itu,” kata Baktiono, kemarin.

Seperti diketahui, Pemkot Surabaya mulai menerapkan aturan baru bagi para pegawai di SKPD dalam hal berbusana. Selama ini, setiap hari Rabu diwajibkan memakai pakaian batik, namun aturan itu berganti menjadi busana Cak dan Ning Surabaya.

Sebenarnya aturan ini sudah lama ada dan masuk dalam Peraturan Walikota (Perwali) nomor 60 tahun 2009 mengenai pelestarian kebudayaan lokal Surabaya. Untuk itulah dikeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 800/2930/436.1.3/2015 yang berisi imbauan memakai busana Cak dan Ning sebagai salah satu seragam harian SKPD.

Baktiono menilai instruksi wali kota tentang pemakaian busana tradisional Cak dan Ning Surabaya bagi seluruh pegawai pemerintah kota itu sudah terlambat. Sebab, ungkapnya, kebijakan tersebut sebenarnya telah dibuat sejak era wali kota dipegang Bambang DH.

Meski demikian, dia mengakui langkah pemerintah kota yang mengharuskan PNS dan non-PNS menggunakan busana tradisional khas Surabaya itu sangat positif. Sebab bisa menambah kecintaan terhadap budaya daerah serta bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan.

“Di Ponorogo sudah diberlakukan, biasanya setiap minggu sekali atau saat event tertentu seperti peringatan hari kelahiran kota,” jelas legislator yang juga anggota Komisi B itu.

Untuk pembuatan busana Cak Ning, Baktiono menyarankan agar diserahkan kepada para penjahit yang sudah mendapatkan pelatihan keterampilan dari pemerintah kota. “Yang sudah dilatih menjahit semestinya bisa digunakan. Selama ini mereka setelah kursus dibiarkan,” ujar dia. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Puan: Karhutla Sudah KLB, Penanganan Harus Lintas Kementerian

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang masih terjadi di sejumlah ...
EKSEKUTIF

Rijanto Dorong Parade Baris Berbaris Pelajar Blitar Digelar Rutin Tiap Tahun

BLITAR – Bupati Blitar Rijanto mendorong Parade Baris Berbaris pelajar digelar rutin setiap tahun. Menurutnya, ...
KRONIK

Antisipasi Karhutla saat Kemarau, Bupati Fauzi Terbitkan SE Larangan Bakar Lahan

SUMENEP – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kekeringan 2026 menjadi perhatian serius ...
LEGISLATIF

Fraksi PDIP Minta Proyeksi Pembiayaan Pilgub Jatim dan Dasar Dana Cadangan Rp600 M Diperjelas

SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur meminta Pemprov Jatim memperjelas proyeksi keseluruhan kebutuhan ...
LEGISLATIF

Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Malang: Perubahan APBD Jangan Sekadar Geser Angka, Harus Berdampak ke Rakyat

MALANG — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang mengingatkan Pemerintah Kabupaten Malang agar Perubahan APBD ...
HEADLINE

Dua Ambulans DPC Sidoarjo Bantu Evakuasi Ratusan Santri Keracunan Makanan 

SIDOARJO – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo menerjunkan dua tim ambulans dalam peristiwa keracunan massal ...