SURABAYA – Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Khusnul Khotimah minta Pemkot memasifkan sosialiasi program beasiswa bagi pelajar SMA/SMK/MA sederajat. Sebab hingga gelombang ketiga pendaftaran, jumlah pendaftar masih jauh dari kuota yang diberikan.

“Pendaftaran beasiswa bagi pelajar SMA/SMK/MA sederajat sudah diperpanjang dua kali. Namun ternyata pendaftarnya hanya 5 ribu siswa pada saat penutupan pada 8 Juli 2022 lalu. Padahal kuota beasiswa sebanyak 13.415,” kata Khusnul di Surabaya, Selasa (12/7/2022).

Dia menduga, minimnya pendaftar karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan Pemkot Surabaya. Dalam hal ini Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) selaku perangkat daerah yang bertanggung jawab melaksanakan program ini.

“Komisi D DPRD Surabaya sudah rapat bersama Disbudporapar, Bagian Hukum dan Dinas Sosial (Dinsos). Saya minta agar sosialisasi lebih digencarkan. Manfaatkan jaringan yang ada. Seperti RT, RW, organisasi pemuda atau komunitas pemuda lainnya. Sebab program ini menyasar kepada para pemuda jenjang menengah atas,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini juga sangat menyayangkan petunjuk teknis (juknis) beasiswa SMA sederajat ini baru diberikan ke Komisi D sekarang. Padahal juknis sudah ditandatangani kepala dinas pada 29 Maret 2022.

“Seandainya Komisi D tahu juknisnya, kami bisa memberikan masukan-masukan agar program beasiswa ini sukses,” ujar Khusnul.

Pendaftaran beasiswa yang ditutup pada 8 Juli 2022 lalu itu merupakan perpanjangan yang kedua. Sebelumnya, pemkot sudah membuka pendaftaran sejak 17-24 Juni 2022.

Karena masih belum banyak pendaftar, diperpanjang hingga 30 Juni 2022. Meski sudah diperpanjang, masih saja belum banyak yang mendaftar.

Akhirnya pemkot memutuskan untuk memperpanjang lagi masa pendaftaran hingga 8 Juli 2022. “Rencananya pemkot dalam waktu dekat ini juga akan membuka pendaftaran lagi. Saya tekankan agar memasifkan sosialisasinya, agar pada pendaftaran berikutnya jumlah banyak,” tegasnya.

Terkait kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang digunakan sebagai syarat menerima beasiswa, kata Khusnul, Disbudporapar bisa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim. Sebab KKM masing-masing jenjang berbeda.

Pihaknya juga minta Pemkot Surabaya untuk mengklasifikasi program intervensi untuk pemuda, agar bantuan serupa merata diterima para siswa. Sebab yang sudah menerima beasiswa dari program lain, agar tidak menerima beasiswa lagi dari program ini.

Agar program ini bisa berjalan baik, Ning Kaka, sapaan lekat Khusnul Khotimah, juga minta agar pemkot membuat call center atau help desk. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait program ini.

“Semoga pada gelombang keempat nanti pemuda Surabaya yang saat ini mengenyam pendidikan SMA/SMK/MA khususnya dari keluarga MBR banyak yang bisa mendapat beasiswa tersebut, karena kuotanya cukup banyak,” harapnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS