MALANG – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jawa Timur tahun 2021 membuahkan hasil opini wajar tanpa pengeculian (WTP).

Namun, terdapat beberapa sektor yang menjadi catatan khusus BPK RI terhadap LKPD Pemprov Jatim, terutama terkait dengan program penanggulangan kemiskinan.

Catatan khusus ini mendapat sorotan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur Sri Untari Bisowarno. Menurutnya, sesuai hasil pemeriksaan BPK, ada berbagai masalah yang cukup signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan secara efektif di Jatim.

“Salah satunya adalah kegagalan dalam menyusun data akurat terkait masyarakat yang akan menerima manfaat program atau kebijakan pengentasan kemiskinan,” ungkap Sri Untari kepada pewarta media ini di Kota Malang, Rabu (25/5/2022).

Hasil pemeriksaan BPK ini, sebutnya, menunjukkan kegagalan OPD di lingkungan Pemprov Jatim dalam menyusun penjabaran sasaran strategis atau indikator kinerja utama (IKU). Sehingga target kinerja OPD di bidang kesejahteraan masyarakat (Kesra) tidak memiliki keselarasan secara vertikal maupun horisontal pemerintahan.

“Hal ini memperlihatkan sebuah fenomena bahwa OPD tidak patuh terhadap target yang telah dicanangkan dalam RPJMD 2018-2023. Sinkronisasi program antar OPD juga dipertanyakan. Apakah selama ini setiap OPD dalam menyusun program saling bersinergi mencapai target dalam RPJMD atau justru berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

“Kepatuhan OPD dalam menjalankan apa yang telah ditetapkan dalam RPJMD menjadi tolak ukur kesuksesan pemerintahan. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan ketidakpatuhan OPD karena masih banyaknya program yang belum dijalankan,” sambung Untari.

Untuk itu, dia mendesak agar seluruh OPD segera menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan evaluasi kinerja ke depannya. Termasuk untuk menjalin komunikasi dan kolaborasi bersama dengan jajaran OPD di tingkat pemerintah kabupaten/kota dalam upaya pengentasan kemiskinan secara sistematis.

Berdasarkan laporan pemeriksaan BPK RI, setidaknya terdapat sebanyak 998 permasalahan makro ekonomi yang terjadi di Jawa Timur. Sebanyak 998 permasalahan tersebut, harapannya dapat menjadi bahan perumusan kebijakan dan pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota.

“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan juga akan minta kepada pimpinan DPRD Jatim untuk melakukan konsultasi keuangan dengan BPK RI. Sehingga kami dapat menjalankan fungsi controlling terhadap kinerja pemerintahan lebih maksimal,” tutur legislator yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut.

Setidaknya dari 1.727 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, Pemprov Jatim telah menindaklanjuti sebanyak 1.193 (69,08 persen). Sementara itu, masih terdapat 534 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang masih belum dilaksanakan yang kemudian menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti.

Untari memandang, diperlukan kerja keras dari OPD untuk merampungkan berbagai program dan kebijakan yang dirumuskan dalam RPJMD. Terutama untuk bisa merampungkan segala program dan target capaiannya sampai dengan masa jabatan Gubernur dan Wagub Jatim berakhir. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS