LUMAJANG – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Bukasan menemui massa aksi di depan gedung DPRD Kabupaten Lumajang, Senin (11/4/2022).

Diketahui, demo dilakukan oleh HMI se-Kabupaten Lumajang dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Widya Gama Lumajang.

Di hadapan massa aksi, Bukasan menjelaskan bahwa pihaknya siap menerima untuk kemudian melakukan diskusi bersama. Sehingga, dengan demikian dapat memahami apa yang menjadi tuntutan dalam demo tersebut.

“Awalnya sempat alot, karena massa aksi meminta supaya ditemui oleh ke empat pimpinan. Namun, tadi saya sampaikan bahwa ketua DPRD lagi kurang fit, sehingga tidak bisa hadir,” jelasnya.

Bukasan menyampaikan bahwa kelembagaan DPRD bersifat kolektif-kolegial. Artinya, apa yang menjadi keputusan ketua DPRD, tidak serta merta disetujui oleh pimpinan dan anggota yang lainnya.

“Sehingga, ditemui oleh siapapun, tentu nantinya akan menjadi bahasan oleh seluruh anggota DPRD,” tambahnya singkat.

Bukasan, yang juga sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lumajang meminta supaya hal tersebut dijadikan pengalaman bersama. Segala sesuatu yang sifatnya sensitif, harus dilakukan kajian dan pemahan secara mendalam.

“Seperti terkait perpanjangan masa pemerintahan presiden menjadi 3 periode. Di pandang dari kaca apapun, hal ini tidak akan terealisasi. Jika terjadi, tentu ini menyalahi konstitusi dan menciderai demokrasi,” terangnya.

Bukasan menegaskan, sesuai konstitusi masa pemerintahan presiden adalah 2 periode. Terlebih, PDI Perjuangan menolak dengan tegas adanya perpanjangan masa pemerintahan presiden.

Ditambah lagi terkait kenaikan harga BBM, khususnya pertamax. Bukasan memandang bahwa sebenarnya pertamax merupakan BBM untuk masyarakat kelas menengah ke atas.

“Artinya, jika ada kenaikan pertamax, biar mereka orang kaya yang harus membayar pajaknya. Jangan sampai, kalangan orang kaya mengambil hak orang yang tidak mampu,” jelentrehnya.

Meski demikian, Bukasan menyatakan pihaknya tetap menerima apa yang menjadi tuntutan para massa aksi. Hasil dari audiensi tersebut, muncul adanya nota kesepahaman antara massa aksi dengan lembaga DPRD Kabupaten Lumajang.

“Ada sebuah nota kesepahaman yang outputnya kita kirim ke DPR RI untuk menjadi atensi bersama. Sebagai arsip, juga kita printoutkam kepada massa aksi sebagai pedoman bahwa kita telah berkirim ke DPR RI,” tutupnya. (ndy/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS