JAKARTA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Sonny T Danaparamita, mengungkapkan bahwa Kementerian Perdagangan telah gagal dalam mengendalikan situasi kelangkaan minyak goreng yang terjadi di masyarakat sejak beberapa bulan lalu.

Menurut Sonny, kelangkaan minyak goreng ini merupakan tanggung jawab dari Kementerian Perdagangan, dan sangat tidak tepat jika Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, menyebut situasi ini tercipta karena adanya kondisi panic buying di masyarakat.

“Terkait situasi kelangkaan minyak goreng hari ini, saya rasa cukup menyakitkan pernyataan dari pak menteri yang mengatakan bahwa ada panic buying di masyarakat, dan saya kira itu sesuatu yang tidak benar. Justru fakta yang harus saya luruskan adalah Kementerian Perdagangan yang sedang mengalami kondisi panic policy,” ujar Sonny dalam RDP antara Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perdagangan, Kamis (17/03/2022).

Legislator dari Dapil lll Jatim itu pun menyebut, kepanikan dari Kementerian Perdagangan terkait kondisi langkanya minyak goreng hari ini, dapat terlihat dari bagaimana beberapa kebijakan yang dibuat tidak satupun yang berimplikasi positif terhadap stabilnya kondisi minyak goreng di masyarakat.

“Sejak kelangkaan minyak goreng ini terjadi beberapa bulan lalu, saya lihat kepanikan terjadi justru di Kementerian Perdagangan sendiri. Dan jika saya simpulkan ternyata kebijakan dan regulasi pak menteri tidak sanggup untuk merekonstruksi sosial, tidak sanggup untuk melakukan kontrol sosial bahkan tadi pak menteri menyatakan kalah dengan mekanisme pasar,” tegasnya.

Politisi kelahiran Banyuwangi ini pun secara tegas menyatakan, jika Kementerian Perdagangan tidak memiliki kemampuan bertindak, seharusnya merasa malu atas kondisi ini, sebab presiden harus turun langsung melibatkan aparat kepolisian untuk mengatasi kelangkaan minyak.

“Saya melihat ketidakmampuan Kementerian Perdagangan untuk bertindak. Saya tidak tahu pak menteri merasa malu atau tidak, sebab presiden sendiri harus turun langsung dengan mengerahkan aparat kepolisian membantu mengatasi situasi ini,” jelasnya.

Terkait adanya indikasi yang disebutkan Kementerian Perdagangan tentang penyimpangan distribusi atau hal hal lain yang berkaitan dengan kelangkaan minyak hari ini, Sonny meminta Kementerian Perdagangan sebagai institusi negara yang memiliki kekuatan harus tegas dan berani menunjukkan datanya dan menyebut oknum yang bermain dengan hal tersebut.

“Soal adanya penyimpangan distribusi dan lain sebagainya, saya minta di forum ini pak menteri berani menunjukkan datanya dan sebut orangnya, agar tidak dianggap menyebarkan berita bohong. Negara tidak boleh kalah dengan oknum pengusaha. Kementerian Perdagangan sebagai pembantu presiden harus mampu menertibkan ini,” ungkapnya.

Wakil Ketua Umum DPP PA GMNI itu secara terbuka menyatakan, bahwa melihat kondisi masih langkanya minyak goreng hingga hari ini ditambah dengan pernyataan Menteri Perdagangan yang mengaku tidak sanggup melihat mekanisme pasar, Sonny menyebut Menteri Perdagangan telah gagal dalam menjalankan tupoksinya.

“Merujuk UU no 7 tahun 2014, tentang tupoksi tugas pemerintah di bidang perdagangan adalah mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga dan distribusi barang,” jelasnya.

“Jika pak menteri tadi mengatakan tidak mampu memprediksi, tidak sanggup melihat mekanisme pasar, maka dapat saya simpulkan Menteri Perdagangan menyatakan dirinya telah gagal menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam UU No 7 tahun 2014 tersebut,” pungkasnya.

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS