SEMARANG – Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, tak ada alasan untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024. Hal itu menjadi sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang diwajibkan bagi jajaran partai untuk menaati konstitusi.

“Konstitusi itu ada rohnya, ada jiwanya, ada spiritnya, yang mengatur kehidupan bersama sebagai bangsa,” kata Hasto dalam keterangannya, Rabu (9/3/2022).

Pernyataan itu disampaikan Hasto dalam pidatonya saat menghadiri Wisuda Ke-110 Universitas Negeri Semarang (Unnes).

Hasto juga mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah saat ini fokus menghadapi persoalan pandemi Covid-19.

Hasto pun melihat Presiden Jokowi juga mengantisipasi dampak perang Rusia-Ukraina pada inflasi serta kenaikan harga barang dan pokok.

“Itu skala prioritas terpenting bagi pemerintahan saat ini. Dan menyiapkan kepemimpinan Indonesia G20,” jelasnya.

Menurut dia, wacana penundaan Pemilu akan berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden.

Hal tersebut dinilai tidak sejalan dengan kultur demokrasi yang sehat. Padahal, periodisasi presiden per lima tahun diwujudkan untuk menjaga kultur demokrasi.

“Itu kualitas demokrasi yang harus dihormati. Jadi ketika kultur ini kemudian dirombak maka bisa menciptakan krisis, ini yang tidak diinginkan PDI Perjuangan,” tutur Hasto.

Pihaknya menilai, saat ini tidak ada hal yang mendesak bagi pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) . Terlebih, jika hal tersebut dilakukan untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024.

PDI Perjuangan memandang Perppu untuk menunda Pemilu sama saja melecehkan konstitusi dan kualitas demokrasi.

“Kalau Perppu, kan, untuk kegentingan yang memaksa. Tetapi berkaitan dengan penundaan pemilu itu kan, ranahnya kepada konstitusi, kepada hukum dasar. Dan mengubah itu harus melalui amandemen,” jelasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS