SURABAYA – Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Anas Karno menegaskan, jaringan internet merupakan kebutuhan urgent bagi kalangan pelajar Kota Surabaya, khususnya yang tinggal di perkampungan.

Jaringan internet ini untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa-siswa dari keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) selama masa pandemi Covid-19.

Legislator Banteng ini mengungkapkan, banyak keluhan soal jaringan internet yang dia terima saat melakukan jaring aspirasi masyarakat di masa reses dewan. Seperti saat melakukan reses di Menur, pada Senin (14/2/2022) malam.

Terkait ini, dia akan minta Dinas Kominfo Surabaya segera merealisasikan kebutuhan warga tersebut. “Kebetulan Dinas Kominfo ada di bidang kita, Komisi B. Ini persoalan penting karena menyangkut pendidikan,” kata Anas, Selasa.

Kalau keluhan itu tidak segera mendapat respons, dirinya secara pribadi yang akan memasang wifi di kawasan permukiman tersebut. “Kita harus gerak cepat karena ini persoalan penting,” tegasnya.

Saat reses di Menur, Ketua RT 03/RW 09 Paiman mengatakan, tidak sedikit siswa dari keluarga MBR di permukimannya yang kesulitan mengikuti PJJ karena keterbatasan kuota internet.

“Sejak 2020, saya pernah mengajukan pemasangan wifi lewat acara reses seperti ini tapi belum juga terealisasi,” ungkapnya.

Lantaran tidak mendapatkan respons positif, Paiman kemudian berinisiatif memasang wifi secara mandiri, bekerja sama dengan salah satu provider.

“Saya ajak anak-anak di sekitar rumah untuk belajar di rumah saya. Ketika sekolah tatap muka 100 persen diizinkan kita terbantu, namun sekolah PTM kembali dibatasi karena PPKM level 2,” jelas Paiman.

Dia berharap, Pemkot Surabaya segera merealisasikan pemasangan wifi di permukimannya untuk membantu siswa belajar online.

Sementara itu, selain menampung keluhan terkait PJJ, Anas Karno juga menjaring aspirasi soal insentif terhadap para pemungut sampah di kawasan pemukiman.

“Soal ini memang sudah menjadi konsen saya sejak dilantik menjadi anggota dewan pada 2019. Ini juga penting karena mereka ini merupakan ujung tombak kebersihan,” terangnya.

Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini berharap, keberadaan mereka juga diperhatikan Pemkot Surabaya. “Seperti perhatian terhadap modin dan lain-lainnya yang diberi insentif,” ungkapnya.

Keluhan warga lainnya, yakni terkait proyek pembangunan infrastuktur yang mulai tahun 2019 sampai sekarang belum terealisasi.

“Semoga saja di tahun ini segera terealisasi melalui Musrenbang, karena pemerintah kota sudah menyiapkan anggarannya,” pungkas Anas. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS