SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya Terus berupaya menekan angka balita stunting di Kota Pahlawan. Alhasil, pada triwulan terakhir terjadi penurunan signifikan kasus stunting di 31 Kecamatan Surabaya hingga 300% lebih.

Wali Kota Eri Cahayadi mengatakan, sesuai akumulasi warga KTP Surabaya dan non-KTP Surabaya (domisili), angka stuting di 31 kecamatan se-Surabaya pada 3 bulan lalu mencapai 5.272 kasus, namun saat ini hanya mencapai 1.785 kasus, artinya Surabaya mencapai penurunan lebih dari 300%.

“Dalam waktu tiga bulan ini, ada bayi stunting yang memang ternyata ada yang KTP Surabaya dan bukan KTP Surabaya. Ada (warga luar) yang baru masuk dan berubah KTP Surabaya. Nah, ini posisinya berarti harus dicek,” kata Eri Cahyadi di Surabaya, Senin (6/12/2021).

Keberhasilan ini, sebutnya, salah satunya merupakan output dari kolaborasi bersama Tim Penggerak (TP) PKK Surabaya melalui program Jago Centing atau Jagongan Cegah Stunting. Pemkot bersama TP PKK Surabaya turun ke tiap kecamatan hingga kelurahan untuk membedah masalah, dan solusi warga di rengah permasalahan stunting.

Politisi PDI Perjuangan tersebut tidak mau merasa puas dengan hasil pencapaiannya saat ini. Menurut dia, langkah selanjutnya dalam mewujudkan zero stunring adalah dengan melakukan pemetaan 1.785 kasus yang masih ada di Kota Surabaya.

“Dengan pengalaman ini, stunting bisa diturunkan dari 5.727 ke 1.785. Jadi pada posisi-posisi inilah yang kita lakukan (pemetaan), dari 1.785 itu kita pisahkan lagi. Kita sentuh dalam tiga bulan terakhir, maka dalam tiga bulan ke depan (stunting) harus titiknya nol,” ungkapnya.

Dirinya menambahkan, pemetaan kasus tersebut berupa memisahkan warga KTP Surabaya dan non-KTP Surabaya.

“Kalau ada warga non Surabaya yang pindah KTP Surabaya, maka harus diberi tanda. Ketika dia (balitanya) mengalami gizi buruk atau stunting, berarti secara otomatis bukan salah kita,” jelasnya.

Pemetaan stunting baginya sangat penting, agar intervensi yang diberikan pemkot dapat tepat sasaran. Selain itu, Cak Eri juga tak ingin intervensi dan anggaran yang disiapkan Pemkot Surabaya untuk warganya, berkurang karena terbagi untuk warga luar Surabaya.

“Jadi jangan sampai Surabaya yang menyediakan anggaran untuk orang Surabaya ketika tahu di Surabaya semuanya gratis dan disentuh, warga berbondong-bondong pindah ke Surabaya. Ini yang saya tidak ingin, makanya data harus kuat,” paparnya.

Karena itu, kader PDI Perjuangan tersebut menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daeah se-Kota Surabaya agar terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan dengan baik.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani mengatakan, Pemkot Surabaya terus melakukan kolaborasi bersama Kepala PD Kota Surabaya, puskesmas, kecamatan, kelurahan, dan kader-kader PKK, untuk mengatasi stunting.

Sehingga dalam tiga bulan ke depan, dirinya optimis bahwa angka positif stunting turun signifikan hingga mencapai zero stunting.

“Ada target bulan Februari 2022 atau setelah tiga bulan ini berharap ada penurunan angka stunting dari 1.785. Harapan kita bisa bersama-sama untuk gotong-royong. Insya allah kita bisa bersama-sama menyelesaikan (stunting) ini,” pungkas Rini. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS