BANYUWANGI – Penyerapan APBD Banyuwangi pada kuartal III/2021 menjadi yang tertinggi di Jawa Timur. Per 29 Oktober 2021, berdasarkan data Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, realisasi belanja APBD Banyuwangi mencapai 70,36 persen. Serapan itu tertinggi di wilayah Jatim. Data tersebut dipaparkan Kemendagri pada saat Rakor Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra) kabupaten/kota se-Jatim pada pekan lalu.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan, pihaknya akan berupaya untuk menjaga kinerja baik dalam hal penyerapan APBD. Menurutnya, percepatan penyerapan APBD adalah untuk menjaga pergerakan ekonomi lokal. Di tengah dunia usaha yang masih melambat karena pandemi, APBD menjadi instrumen yang bisa berperan menggerakkan ekonomi.

“Pemkab Banyuwangi terus menjaga performa kinerja penyerapan APBD. Meski kapasitas fiskal daerah saat ini juga relatif terbatas, kami terus mendorong penyerapannya agar bisa mendorong ekonomi lokal,” ujar Ipuk usai mengikuti Rakor Evaluasi Penyerapan Anggaran Tahun 2021 oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan secara virtual, Senin (22/7/2021).

Ipuk mengatakan, penyerapan APBD cukup penting untuk menggerakkan perekonomian daerah. Gelontoran dana APBD melalui beragam pekerjaan dan belanja daerah bisa menjadi stimulan ekonomi warga.

”Situasi saat ini memang tidak mudah. Pemkab Banyuwangi terus berupaya mengoptimalkan instrumen fiskal yang juga sebenarnya dalam ruang yang terbatas untuk menggerakkan perekonomian. Salah satu kunci untuk menggerakkan ekonomi daerah saat ini memang ada pada belanja pemerintah. Di situasi seperti ini, kalau belanja pemerintahnya jalan, dunia usaha juga akan bergerak. Oleh karena itu, kita perlu optimal dalam penyerapan anggaran, sesuai arahan Presiden Jokowi dan Ibu Gubernur,” jelasnya.

Dengan APBD yang terserap dengan baik, berbagai pekerjaan di masyarakat berjalan seperti perbaikan/pembangunan jalan, bantuan usaha kecil, penanganan sektor kesehatan, dan sebagainya.

“Ada penyerapan tenaga kerja, ada uang yang berputar. Begitu juga program lain seperti pemberian beasiswa, bantuan alat ke UMKM, berarti ada uang yang dibelanjakan untuk berputar di warga. Ini sederhana, tapi konkrit, dan kita usahakan penyerapannya bisa terus optimal,” terang politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Banyuwangi, Mujiono, menambahkan, optimalnya penyerapan anggaran karena tim anggaran rutin melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Konsolidasi dilakukan terus dengan OPD terkait proses maupun kendala yang dihadapi.

“Rutin monev, kalau ada masalah kita segera bantu selesaikan. Selain itu, penyerapan yang optimal juga ditopang proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan by sistem. Hal ini akan mempercepat proses pengadaan barang maupun jasa, sekaligus memudahkan kita memantau perkembangannya karena sudah ada sistemnya,” kata Mujiono.

Menurutnya, dari sisi pendapatan, APBD Banyuwangi per akhir Oktober mencapai 74,38 persen secara keseluruhan.

“Untuk APBD Perubahan 2021 ini juga segera kita kebut realisasi belanja dan pendapatannya. Saya harap capaian ini bisa diakselerasi sesuai target,” tandas Mujiono. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS