Jumat
09 Oktober 2026 | 2 : 07

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Basarah: Apa Artinya Infrastruktur Desa Maju Kalau Masyarakatnya Tidak Toleran

pdip-jatim-211121-basarah-4-pilar-1

MALANG – Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengatakan pengamalan nilai-nilai Pancasila harus bisa direalisasikan para kepala desa (kades) dalam setiap kebijakan pembangunan di wilayahnya.

“Itu adalah janji Bapak-Ibu sekalian setelah dilantik menjadi kepala desa, untuk setia kepada Pancasila, dan Pancasila sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan nasional,” kata Basarah di depan kades se-Kabupaten Malang yang menghadiri kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Ballroom Hotel Savanna, Minggu (21/11/2021).

Selain melakukan pembangunan infrastruktur secara fisik di pedesaan, sebut Basarah, pembangunan pemahaman soal ideologi kebangsaan ini menjadi hal yang tidak dapat dipandang sebelah mata.

“Apalah artinya sebuah desa itu maju infrastrukturnya kalau masyarakatnya ternyata tidak toleran, masyarakatnya tidak saling menghormati satu sama lain. Terutama jika masyarakat itu daerahnya yang terdiri dari berbagai macam suku, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Prinsip-prinsip dasar berbangsa dan bernegara sebagaimana yang telah dirumuskan para pendiri bangsa Indonesia, terang Ketua DPP PDI Perjuangan ini, adalah sebuah prinsip yang telah bersifat final.

Prinsip dasar yang bersifat final inilah, merupakan nilai-nilai dasar yang tidak dapat dikompromikan dan dinegosiasikan.

Yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia telah bersifat final.

“Jadi negeri yang kita lihat ini, adalah tugas kita untuk menjaga warisan yang telah diberikan kepada para pendahulu bangsa kita untuk anak cucu kita,” tambah dia.

Pemahaman ideologi ini, sebutnya, penting untuk dikuasai kepala desa di Kabupaten Malang, sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pembangunan nasional.

Kepala desa inilah, yang kemudian menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik sekaligus menjaga hidupnya tradisi dan adat istiadat masyarakat.

Pemikiran inilah, yang juga tertanam dalam pemerintahan Joko Widodo, yang semenjak periode pertama kepemimpinannya memiliki target untuk memulai pembangunan dari desa, membangun Indonesia dari pinggiran yang diwujudkan dalam bentuk dana desa.

“Banyak dana desa yang telah digelontorkan oleh Presiden Jokowi dengan membangun infrastruktur di pedesaan. Itu penting sebagai upaya agar masyarakat di tempat kita merasakan betul dampak pembangunan nasional di era pemerintahan Joko Widodo,” bebernya. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Novita Hardini Dorong Pemerintah Tetapkan Batas Usia Pakai Galon Guna Ulang

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendorong pemerintah segera menetapkan batas usia pakai maksimal ...
LEGISLATIF

Puan Maharani: Parlemen Punya Empat Tanggung Jawab Wujudkan Pemerintahan yang Adil

TANZANIA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan parlemen memikul empat tanggung jawab utama untuk mewujudkan tata ...
LEGISLATIF

Basarah Dorong Penanganan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan dari Hulu hingga Hilir

JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI Ahmad Basarah meminta penanganan kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan ...
KABAR CABANG

DPC Banyuwangi Tuntaskan Musran dan Musanran, 217 Ranting serta 840 Anak Ranting Terbentuk

BANYUWANGI – DPC PDI Perjuangan Banyuwangi telah menuntaskan pelaksanaan Musyawarah Ranting (Musran) dan Musyawarah ...
LEGISLATIF

Puan di Forum IPU: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Haruslah Adil

Puan Maharani menegaskan di Sidang Umum IPU ke-153 bahwa tata kelola pemerintahan yang baik haruslah adil, ...
LEGISLATIF

Desak PSU Perumahan Vaganza Segera Diserahkan ke Pemkab Malang, DPRD Siap Kawal

MALANG – Komisi III DPRD Kabupaten Malang mendesak Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan Vaganza segera ...