JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan MH Said Abdullah, menyarankan para menteri ekonomi mundur dari posisinya jika memang ingin berfokus mengejar Pemilu 2024.

Menurut Said, sejak dilantik menjadi menteri, yang bersangkutan bersumpah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pembantu presiden.

Presiden pun sudah berjanji kepada rakyat untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya. Maka tugas menteri sebagai pembantu presiden, sebut Said, tidaklah mudah, apalagi menteri-menteri bidang ekonomi.

“Saat ini bangsa kita masih didera pandemi Covid-19 meskipun telah menunjukkan flattening the curve. Tapi pemulihan ekonomi akibat pandemi tidak serta-merta langsung pulih,” kata Said kepada wartawan, Selasa (9/11/2021).

Menteri-menteri bidang ekonomi, lanjut Said, memiliki tanggung jawab besar, dan perlu bekerja ekstra keras untuk memulihkan perekonomian nasional.

Menurut Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini, dengan memikirkan pemulihan ekonomi nasional saja, para menteri ekonomi tidak akan memiliki waktu, tenaga, dan kesempatan untuk memikirkan yang lain.

Agenda pemulihan ekonomi nasional, tambah Said, adalah menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Perhatian terhadap hajat hidup orang banyak ini, menurutnya, tidak bisa dirangkap dengan pekerjaan atau urusan lainnya, seperti mengurusi pencapresan.

“Saya kira lebih gentle bila para menteri, khususnya pada bidang ekonomi, lebih baik mundur dan mengurusi pencapresannya daripada mengurusi tugas dan tanggung jawabnya sebagai menteri, sekaligus memanfaatkan posisinya sebagai menteri ekonomi untuk masuk dalam bursa pencapresan,” tegasnya.

“Risikonya pilihan program dan kebijakan untuk menyukseskan program Presiden Joko Widodo akan ternomorduakan atau setidaknya rawan digunakan untuk kepentingan dia dalam pencapresan. Tentu ini sangat tidak elok dan, bila hal ini terjadi, sebaiknya Presiden segera mengganti menteri yang bersangkutan,” imbuh politisi dari Sumenep Madura ini.

Said mencontohkan adanya konflik kepentingan, seorang menteri bidang ekonomi memasang video dirinya di layar ATM bank Himbara. Menurutnya hal itu tidak elok.

“Sudah sepantasnya bila yang dipasang di layar ATM adalah Presiden Joko Widodo, bukan dirinya. Sebab, dia hanya pembantu presiden. Ini sekadar contoh kecil konflik kepentingan itu,” pungkas Said. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS