SITUBONDO – Bupati Situbondo, Karna Suswandi, memantau langsung penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) yang dilaksanakan di kantor Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, Selasa (9/11/2021). Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di Kota Santri ini, mengingatkan kepada kepala desa serta jajarannya agar transparan dalam proses penyaluran BLT-DD kepada masyarakat.

“Saya ingin pihak desa bisa transparan dalam proses penyaluran BLT ini. Jangan sampai ada yang bermain, kalau tidak mau kena masalah. Untuk itu, saya minta data penerima BLT sekaligus besaran bantuannya di tempel di papan pengumuman. Jadi, masyarakat semua bisa tahu,” terangnya.

Bung Karna, sapaan akrabnya, mengatakan, bahwa dalam beberapa kali penyaluran bantuan yang melalui desa, dirinya sering mendengar ada oknum yang bermain. Seperti melakukan pemotongan uang bantuan atau memasukan data orang yang sudah meninggal sebagai penerima bantuan. Maka dari itu, dirinya mewanti-wanti agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

“Saya dengar kemarin ada oknum yang bermain dalam proses pencairan BLT ini, tetapi sudah kita usut. Makanya, saya ingin pihak desa transparan agar kejadian semacam itu tidak terjadi lagi, tapi kalau masih ada yang berani begitu siap-siap saja untuk masuk penjara,” jelasnya.

Selain mengingatkan agar proses pencairan BLT-DD bisa transparan, bupati dari PDI Perjuangan ini juga meminta agar penerima BLT ini adalah masyarakat yang tidak terdata dalam penerima bansos dari kementerian maupun dari provinsi. Hal tersebut agar penerima bantuan bisa merata.

“Tolong dipastikan juga untuk penerima manfaat ini bukan warga yang sudah menerima bansos tunai Kementerian Sosial atau dari provinsi, biar penerima bantuan ini bisa merata. Jadi, yang kemarin tidak terkover bantuan dari kementerian atau provinsi bisa diberi dari BLT ini,” pintanya

Sementara itu, Kepala Desa Jatisari, Rayudi, mengaku akan transparan saat menyalurkan BLT-DD ini dengan mengikuti arahan dari bupati. Bahkan dirinya juga siap untuk mempertanggungjawabkan, apabila ada warganya yang melapor jika uang bantuannya dipotong atau ada tindakan yang merugikan lainnya.

“Kami akan melakukan arahan dari pak bupati saat proses penyaluran BLT-DD ini. Kami juga siap bertanggung jawab apabila ada tindakan kami yang merugikan masyarakat,” terangnya.

Ia menambahkan warga penerima BLT-DD tersebut telah melalui musyawarah desa (Musdes), sehingga bisa dipastikan tidak ada keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima bantuan uang tunai ganda.

“Setiap bulan biasanya ada penerima yang diganti karena ternyata mereka menerima BST dari Kemensos. Pergantian penerima ini juga dilakukan melalui proses Musdes,” pungkasnya. (ryo/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS