Rabu
02 September 2026 | 2 : 01

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Ibu Silvia Mengeluh Dokumen Kependudukannya Ditahan Rumah Sakit, Ghoni: Kita Bantu untuk Mendapatkan Haknya

PDIP-Jatim-Ghoni-15102021

SURABAYA – Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya, Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am, menerima keluhan dari warga Maspati, Surabaya, Silvia Damayanti. Ditemani sang suami, Ibu satu anak ini mengadu ke Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya karena terlibat masalah tunggakan biaya pengobatan di RSIA Merr Kendangsari.

Menurut Silvia, dokumen kependudukan miliknya ditahan pihak RSIA Merr Kendangsari, lantaran ia belum mampu melunasi sisa pembayaran biaya persalinannya setahun silam.

“Sekitar bulan Agustus tahun lalu, karena kondisi emergency saya mau melahirkan, dan sebelumnya kita juga sudah disodori tanda tangan untuk biayanya sesuai dengan brosurnya sekitar 19 juta, tetapi saat pulang tagihannya membludak sekitar 28 juta,” tutur Silvia didampingi suaminya, Agung Cahyono Putro, di ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya pada, Kamis (14/10/2021).

Sampai saat ini Silvia dan suami mencoba untuk mengangsur tagihan tersebut. Setelah dipotong uang muka Rp 4.000.000, jelas Silvia, dirinya membayar dengan cara mengansur. Saat ini, sisa tagihannya yang ditanggungnya sebesar Rp 15.000.000.

Karena tunggakan tersebut, KTP dan Surat keterangan kelahiran (SKL) masih ditahan oleh pihak rumah sakit. Akibatnya tutur Silvia, hingga saat ini, ia kesulitan untuk mengurus akta kelahiran.

“Saya kesulitan mengurus akte, karena KTP dan SKL ditahan pihak Rumah Sakit karena tidak bisa melunasi,” keluh Silvia.

Atas persoalan ini, Ghoni, sapaan akrab Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am, menegaskan, PDI Perjuangan yang merupakan Partai Wong Cilik siap membantu setiap kesulitan yang menimpa warga Surabaya.

“Sebagai warga surabaya dan warga yang tergolong kurang beruntung secara ekonomi, ibu Silvia ini harus mendapatkan haknya. Kita akan kirim surat ke wali kota, kadinkes, dan pihak rumah sakit,” ujarnya.

Alumni PMII Surabaya ini berharap agar kejadian-kejadian penahanan berkas pribadi seperti yang dialami ibu Silvia ini tidak terulang lagi di Kora Pahlawan ini.

“Karena yang bersangkutan adalah masyarakat berpenghasilan di bawah rendah, karena sang suami bekerja sebagai sopir. Saya berhadap tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini,” tutup Ghoni. (arul/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

P-APBD 2026 Disahkan, Ketua DPRD Ngawi Ingatkan 5 Program Prioritas RKPD

NGAWI – Ketua DPRD Kabupaten Ngawi Yuwono Kartiko (King) mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi agar ...
KRONIK

Bupati Fauzi Minta KONI Sumenep Perkuat Pembinaan Atlet Muda

SUMENEP – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan pentingnya pembinaan atlet sejak usia dini untuk ...
LEGISLATIF

Baru 26 dari 190 Titik Punya ZoSS, Dewanti Minta Sekolah Rawan Kecelakaan di Malang Segera Dipetakan

SURABAYA — Fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Kabupaten Malang dinilai masih jauh dari kebutuhan. Dari 190 ...
LEGISLATIF

Puan Sambut Gus Kikin dan KH Miftachul Akhyar Pimpin PBNU, Harap NU Makin Baik

JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut terpilihnya KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH Abdul Hakim ...
KRONIK

Ketua Pansus 2 DPRD Tulungagung Tekankan Perda Kesejahteraan Sosial Harus Berdampak Nyata

TULUNGAGUNG – Ketua Panitia Khusus (Pansus) 2 DPRD Kabupaten Tulungagung, Joko Tri Asmoro, menekankan bahwa Perda ...
KRONIK

Novita: Semangat Kebersamaan Hari Jadi Trenggalek Harus Jadi Energi Percepat Pembangunan

TRENGGALEK — Semangat kebersamaan dan gotong royong yang tercermin dalam peringatan Hari Jadi ke-832 Kabupaten ...