JEDDAH – Perwakilan Luar Negeri (Perwalu) PDI Perjuangan Saudi Arabia melaporkan ke Presiden Joko Widodo soal status moratorium TKI, reformasi birokrasi KBRI/KJRI, WNI yang terancam hukuman mati, dan pendidikan anak – anak TKI. Laporan itu sebagai tindak lanjut e-blusukan yang dilakukan Jokowi dengan beberapa kelompok TKI di luar negeri, Minggu (30/11/2014).

Perwalu Saudi juga menyampaikan harapan agar KBRI/KJRI membuka help desk bagi WNI Overstayer yang ingin pulang ke tanah air. Sebab, selama ini banyak WNI Overstayer menjadi korban calo yang memungut biaya besar.

“Semua sudah kita sampaikan, tinggal secara mendetail akan dilaporkan setelah Tim Saudi melakukan pertemuan,” kata Sharief Rahmad, Ketua Perwalu Saudi Arabia, sebagaimana rilis yang diterima Infokom PDI Perjuangan Jawa Timur, Rabu (3/12/2014).

Menurut Sharief, pihaknya menyampaikan persoalan TKI secara tertulis melalui e-mail karena saat acara e-blusukan Minggu lalu perwakilan TKI di Saudi Arabia gagal menyampaikan aspirasinya. Pasalnya, saat itu ada kendala teknis, yakni microphone yang digunakan suaranya tidak terdengar Presiden Jokowi dan para menteri.

Usai acara E-Blusukan, sebagai Koordinator Tim Saudi Arabia, Sharief Rachmat melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakuri, dan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid. Materi aspirasi TKI di Saudi Arabia telah dikirim melalui email.

“Tim E-Blusukan Saudi Arabia mewakili dari berbagai komponen seperti Ramasahal Ma’dud, Efendi Baharudin, Dr. Elly Warti Maliki, Ir Ahmad Fuad (Ketua PCI NU Saudi), Saleh Maryono (Ketua Formida), Musthofa Al Gholayin (Perwakilan aktivis), dan Faruk Ramzi,” jelas Sharief.

Pada Selasa (2/12/2014) sore waktu Saudi, Menlu Retno Marsudi dalam pesannya yang dikirim ke Sharief Rachmat menyatakan bahwa pengaduan dan keluhan dari Saudi Arabia telah dibahas dengan KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah. (pri)