JEMBER – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember angkat suara perihal keterlambatan pihak Eksekutif dalam melakukan pembahasan terhadap perubahan APBD Jember tahun 2021.

Menurut juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Hadi Supaat, akibat keterlambatan dalam melakukan pembahasan terkait perubahan APBD tahun 2021, sejumlah sektor yang baru dimasukan dalam perubahan APBD ini terancam tidak dapat direalisasikan.

Hadi Supaat mengungkapkan bahwa Perubahan APBD ini sangat dibutuhkan, utamanya menyangkut refocusing anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 di Kabupaten Jember beserta dampaknya, serta pemulihan ekonomi paska pandemi.

“Tetapi masalahnya mekanisme perubahan APBD tersebut terlambat dan besar kemungkinan hal itu akan menjadi evaluasi gubernur sehingga realisasi perubahan itupun bakal gagal,” terang Hadi, Minggu (10/10/2021).

Wakabid Pembangunan Manusia dan Kebudayaan DPC PDI Perjuangan Jember itu menyebut, terdapat tiga sektor tambahan yang diajukan dalam perubahan APBD Jember tahun 2021 ini, antara lain, penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan/atau penyediaan jaring pengaman sosial akibat pandemi Covid-19, serta kebutuhan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, yang terancam tidak dapat direalisasikan dan berpengaruh besar untuk masyarakat.

Sebab itu, Hadi menyampaikan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember mendorong eksekutif dan pimpinan DPRD Jember untuk mengkonsultasikan terlebih dahulu kelanjutan pembahasan Perubahan APBD ini kepada gubernur, dengan harapan rencana perubahan APBD Jember tahun 2021 ini tetap bisa direalisasikan.

“Perihal keterlambatan pembahasan perubahan APBD ini, kita mendorong kepada pihak eksekutif dan pimpinan DPRD berkonsultasi dengan gubernur perihal pembahasan untuk perubahan APBD ini,” ungkapnya.

“Dan di sini kita semua tentu berharap perubahan APBD ini dapat tetap direalisasikan,” imbuhnya. (ryo)