JAKARTA — Masyarakat penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) mulai Selasa (18/11/14) sudah bisa mencairkan dananya di Kantor Pos terdekat. Hal ini untuk menjaga daya beli dan sekaligus meningkatkan ekonomi produktif setelah harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi naik.

Menteri Kesejahteraan Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pihaknya sudah minta Kantor Pos di beberapa daerah agar mulai Selasa segera mendistribusikan dan mencairkan KKS, KIS, dan KKP atau yang biasa disebut “kartu sakti”.

“Besok 18 November sampai 2 Desember semuanya (KKS, KIS, dan KKP) sudah harus terealisasi sesuai dengan pembagian distribusi,” kata Khofifah dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (17/11/2014).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Menurut Jokowi, kebijakan itu merupakan kebijakan yang berat sebagai sebuah bangsa.

“Dari waktu ke waktu, kita sebagai sebuah bangsa kerap dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Meski demikian, kita harus memilih dan mengambil keputusan,” kata Jokowi.

Dia menjelaskan, jajarannya telah mendalami rencana kebijakan untuk mengalihkan subsidi BBM dari konsumtif menjadi produktif. Ia bahkan menerangkan kebijakan itu sudah dibahas di rapat terbatas di Istana hingga tingkatan teknis di kementerian.

Jokowi mengingatkan, negara membutuhkan anggaran untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Menurutnya, anggaran ini tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM.

Sebagai konsekuensi dari pengalihan itu, perlu ditetapkan harga baru BBM yang akan berlaku mulai pukul 00.00 WIB terhitung sejak 18 November 2014. “Harga premium ditetapkan dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500. Harga solar ditetapkan dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500,” urai Jokowi.

Untuk rakyat tidak mampu, kata Jokowi, disiapkan perlindungan sosial berupa paket KKS, KIS, dan KIP. Ketiga kartu itu, jelasnya, segera dapat digunakan untuk menjaga daya beli dan sekaligus meningkatkan ekonomi produktif.

Dia tak menampik bakal ada pendapat setuju dan tidak setuju atas kebijakan ini, dan pemerintah menghargai masukan-masukan tersebut. Namun, Jokowi menegaskan, keputusan ini merupakan jalan untuk “menghadirkan” anggaran belanja yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Sementara itu, Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, di Indonesia, yang berhak mendapatkan KKS, KIS, dan KKP sebanyak 15,6 juta kepala keluarga miskin. Menurut dia, kompensasi yang diberikan sekarang ini jauh lebih besar daripada dampak inflasi yang ditimbulkan dari kenaikan harga BBM. (pri/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS