MALANG – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang Wiwik Sukesi menyoroti besaran anggaran belanja daerah Pemkot Malang yang kurang tepat sasaran.

Menurutnya, prioritas Pemkot Malang saat ini harus diarahkan dalam penanganan dan recovery pandemi Covid-19.

Seperti menggeser atau menghapus berbagai program-program formalitas di masing-masing OPD yang sifatnya seremonial, repetitif dan minim manfaat serta kurang tepat sasaran.

“Kami juga minta desain program pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah di tengah pandemi, dapat terus diaktifkan secara kontinyu dan simultan,” kata Wiwik Sukesi.

Hal itu dia sampaikan saat menjadi juru bicara Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, Rabu (25/8/2021).

Secara khusus, Wiwik juga menyoroti adanya organisasi perangkat daerah (OPD) yang serapan anggaran dan capaian programnya rendah.

Menurut dia, hal itu menunjukkan rendahnya inovasi dan kreatifitas dari OPD terkait untuk memaksimalkan penyerapan anggaran.

Oleh sebab itu, Wiwik minta Pemkot melakukan evaluasi distribusi anggaran kepada OPD yang memiliki program yang lebih menyentuh masyarakat luas.

“Terutama yang berkaitan dengan program penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, penataan pendidikan, infrastruktur, kesejahteraan sosial hingga upaya pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Wiwik menambahkan, selama 2021 ini, sendi-sendi kehidupan masyarakat di Kota Malang masih secara masif dipengaruhi pandemi Covid-19.

Oleh sebab itu, rancangan pembangunan dan pemulihan ekonomi di Kota Malang harus menjadi komitmen dari Pemkot selaku eksekutor kebijakan.

“Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan memberikan masukan untuk dilakukan pencermatan ulang yang detail secara keseluruhan diberbagai jenis sektor,” jela sanggota Komisi B tersebut.

Senada, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang Eko Herdiyanto mendorong anggaran penanganan Covid-19 digunakan secara maksimal dengan tetap berpegang teguh pada prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.

Dia menjelaskan, pandemi Covid-19 berdasarkan berbagai hasil kajian yang ada, kemungkinan di tahun 2022 akan menjadi endemi.

Namun, dia minta Pemkot Malang terus mengoptimalkan sektor kesehatan, berupa peningkatan sistem pelayanan kesehatan serta alat, fasilitas, dan perlengkapan penunjang.

“Serta melakukan sosialisasi dan penyuluhan kesehatan secara konsisten dan terjadwal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai program prevensi kesehatan di tengah pandemi,” ujar Eko. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS