JAKARTA – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan mewujudkan salah satu janjinya dalam kampanye Pemilu Presiden ( Pilpres) 2014 lalu yaitu menerbitkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Rencananya, kartu yang memberikan fasilitas kemudahan memperoleh fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat kurang beruntung itu akan mulai diluncurkan pada minggu pertama November 2014.

Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan peluncuran KIS dan KIP akan dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta sejumlah kementerian terkait.

“Peluncuran Kartu Indonesia Sehat dan (kartu) Indonesia Pintar (dilakukan pada) minggu pertama November. Peluncuran Kartu Indonesia Sehat dan Pintar merupakan salah satu janji Presiden dan Wakil Presiden, ini memang harus diluncurkan secepatnya,” kata Puan usai rapat koordinasi di kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (29/10).

Menurut Puan, kementeriannya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan kementerian-kementerian terkait untuk membahas soal anggaran bagi terlaksananya KIS dan KIP DPR pun telah menyetujui anggaran untuk dua kartu tersebut.

“Darimana (sumber dananya) ini, kita akan bicara lebih detil lagi dengan Kemenkeu, kita akan bicara dengan Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan mengenai anggaran, teknisnya di kementerian terkait,” papar Puan.

Pemerintah Pusat, lanjut Menko PPK, akan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mendata siapa saja yang berhak menerima KIS-KIP, serta ikut memonitor pelaksanaan program-program tersebut.

Dalam penyalurannya pemerintah akan berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti PT.Pos Indonesia serta Bank Mandiri. Data-data seperti nama dan alamat penerima KIS-KIP akan diberikan ke lembaga-lembaga tersebut, sehingga mengurangi potensi salah sasaran.

“Hampir kurang lebih satu juta kartu dalam tahap pertama sampai Desember 2014, kita harapkan sudah bisa diterima sejumlah keluarga,” terang Puan.

Target penerima KIS adalah keluarga-keluarga pra sejahtera yang selama ini belum tercakup dengan fasilitas Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Selain itu dalam pelaksanaannya KIS juga tidak akan tumpang tindih dengan program BPJS yang sudah dijalankan sejak zaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Perbedaan dengan kartu lain secara teknis ada, kami berharap bisa dilakukan preventif, orang-orang tidak sakit juga berhak gunakan kartu itu,” jelas Puan,

Sedangkan terkait KIP, menurut Puan, pemerintah ingin lebih menjamin masyarakat Indonesia bisa mengenyam pendidikan hingga 12 tahun. (humas setkab)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS