JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengecam tindakan penyuntikan vaksin kosong yang belakangan terjadi di kawasan DKI Jakarta. Puan minta masyarakat untuk waspada dan segera melaporkan bila hal itu terjadi pada dirinya.

“Di saat kita sedang menggencarkan pemerataan program vaksinasi nasional, masih ada oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan penyuntikan vaksin palsu. Hal ini tidak bisa dibiarkan, harus segera dilaporkan dan ditindak,” tandas Puan, Rabu (11/8/2021).

Menurut data yang dia terima, belakangan terjadi penyuntikan vaksin kosong yang dilakukan oknum tenaga kesehatan (nakes).

Tercatat dalam data penyelenggara, petugas itu telah menyuntik sekitar 599 orang dalam satu hari. Namun, belum diketahui kepastian jumlah korban yang disuntikan vaksin kosong.

Perilaku oknum nakes tersebut sangat disayangkan karena merusak citra baik nakes sebagai pahlawan garda terdepan negeri selama pandemi. Di saat nakes lain sedang berjuang untuk kesembuhan masyarakat, ada yang melakukan hal kontraproduktif.

Diketahui, oknum nakes pelaku penyuntikan vaksin kosong itu tertangkap ketika peserta vaksinasi merekam proses vaksin yang diterimanya. Setelah melakukan pengecekan, ternyata benar terjadi bahwa dosis vaksin tidak diberikan pada peserta.

Puan mengapresiasi tindakan cepat dari petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara yang segera menangkap pelaku. Pasalnya, bila tidak cepat ditangkap akan lebih banyak lagi korban yang tidak disuntikkan vaksin.

Menurut Puan, pihak penyelenggara harus melakukan pendataan terhadap peserta yang tidak menerima vaksin tersebut. Peserta harus dipanggil ulang untuk menerima vaksin sebagaimana mestinya.

Selain itu, koordinasi antara pihak penyelenggara bisa ditingkatkan. Terutama dalam ketelitian melakukan proses vaksinasi ini, sehingga tidak terulang lagi kejadian yang sama.

“Saya berharap ini tidak terjadi lagi. Jangan sampai ada yang mengambil keuntungan sendiri. Kita ingin mencapai kekebalan komunal, maka membutuhkan kerja sama seluruh lapisan masyarakat dari berbagai kalangan,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan itu.

Puan melanjutkan bahwa data vaksinasi juga harus dikoordinasikan dengan baik dan akurat.

“Jangan sampai ada perbedaan data di pemerintah daerah, pusat, dan lapangan. Hal ini sangat mempengaruhi untuk distribusi vaksin Indonesia ke depannya,” kata Puan.

Dia juga minta pengawasan terhadap distribusi ini diketatkan. Apalagi, saat ini lonjakan Covid-19 sudah menyebar tinggi di wilayah luar Pulau Jawa dan Bali.

Itu berarti vaksinasi di seluruh pelosok Indonesia semakin harus gencar agar mendukung daya tahan tubuh masyarakat. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS