JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani minta Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) Tahun 2022 dirancang responsif, fleksibel, dan adaptif. Pasalnya kondisi ketidakpastian di republik ini masih sangat tinggi akibat pagebluk Covid-19.

“Pemerintah perlu merancang  RAPBN yang responsif, fleksibel, dan adaptif. Namun tetap mengedepankan sikap kehati-hatian dan akuntabel,” kata Puan, usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta secara virtual, Selasa (6/7/2021).

Puan menegaskan, keselamatan masyarakat adalah hal utama yang menjadi fokus DPR RI. Karena itu, pihaknya mendukung dan mengawasi penuh seluruh langkah serta kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

“DPR concern terhadap keselamatan warga. Namun kita juga harus menyiapkan diri untuk memulihkan dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi,” terangnya.

Puan berharap pemerintah segera menindaklanjuti pembahasan RAPBN dan RKP Tahun 2022 untuk mengantisipasi ketidakpastian akibat Covid-19.

Selain itu, pemerintah diminta bekerja lebih efektif dan efisien di tengah ketidakpastian akibat pandemi tersebut.

Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu menambahkan, pemerintah harus mampu menghadirkan solusi untuk masyarakat paling terdampak dan yang membutuhkan bantuan pada masa pandemi.

“Belanja kementerian dan lembaga harus diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik,” tandas Ketua DPP PDI Perjuangan ini.

“Secara umum, bagaimana APBN 2022 bisa memulihkan ekonomi negara dan tentu saja kesejahteraan masyarakat,” lanjut perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI tersebut.

Agenda Rapat Paripurna hari ini adalah Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPR RI atas Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS